Misteri PKL Liar Pasar Taman: Antara Pembiaran, Bisnis Gelap, dan Hilangnya Kepercayaan Publik

Sidoarjo, Tnipolrinews.com – Suasana di sekitar Pasar Taman semakin semrawut dari hari ke hari. Lapak pedagang kaki lima (PKL) menjamur di luar area pasar, menutup akses jalan, mengganggu lalu lintas, hingga merusak wajah pasar yang seharusnya menjadi pusat perdagangan resmi. Kondisi ini bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung lama, namun ironisnya tetap dibiarkan tanpa solusi.

Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat: mengapa pemerintah daerah tidak kunjung bertindak? Apakah ada kepentingan tertentu yang membuat pembiaran ini terus berlangsung? Ataukah ada oknum yang justru ikut menikmati keuntungan dari maraknya praktik liar ini? Rumor mengenai jual-beli lapak PKL dengan harga jutaan rupiah kian memperkuat dugaan adanya bisnis gelap di balik fenomena ini.

Bagi pedagang resmi yang berada di dalam pasar, kondisi tersebut jelas merugikan. Mereka sudah bertahun-tahun patuh membayar retribusi dan sewa lapak, tetapi kini harus bersaing dengan PKL liar yang bebas berjualan tanpa beban kewajiban serupa. Omzet pun menurun, sementara kepercayaan pada keadilan pemerintah semakin luntur.

Publik kini menagih langkah nyata dari Pemkab Sidoarjo. Bupati dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dituntut segera turun tangan. Penertiban harus dilakukan, tetapi bukan dengan cara menggusur secara membabi buta. Jalan keluar yang paling masuk akal adalah mengarahkan PKL masuk ke dalam pasar, menempati lapak kosong yang selama ini terbengkalai. Dengan begitu, keadilan bagi pedagang resmi bisa dipulihkan, sementara PKL mendapat tempat usaha yang lebih tertata.

Namun jika pemerintah tetap bungkam, wajar bila muncul anggapan bahwa Pemkab Sidoarjo memang tidak punya keberanian menghadapi persoalan ini, atau bahkan sengaja membiarkannya demi kepentingan tertentu. Semakin lama pembiaran terjadi, semakin besar kerugian yang ditanggung pedagang resmi, semakin rusak wajah Pasar Taman, dan semakin runtuh pula kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (Ian/Andi)