Aksi Balikpapan Bergerak di Temui Walikota Beserta Wakil Tegaskan Tidak Ada Kenaikan PBB dan Pembangunan Tetap Berjalan
TNIPolrinews.com – Balikpapan
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Bergerak (Barak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemkot Balikpapan, Senin (1/9/2025). Aksi yang diikuti sekitar 600 orang massa ini diawali dengan long march dari simpang tiga Balikpapan Plaza, Jalan Jenderal Sudirman.
Aliansi Barak dipimpin oleh Jusliadin bersama Humas Dimas Aditya. Dalam orasinya, mereka menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai membebani masyarakat, mulai dari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), persoalan banjir, distribusi gas elpiji 3 kilogram, infrastruktur jalan, pendidikan, hingga masalah pertanahan.Dalam Aksi didepan gedung dewan Mahasiswa juga sempat melakukan pembakaran Ban sehingga menimbulkan asap hitam
Wali Kota Turun Langsung Temui Massa
Menariknya, Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E., turun langsung menemui massa aksi dan berdialog dengan mahasiswa. Di hadapan pengunjuk rasa, Rahmad menegaskan bahwa tidak ada kenaikan PBB di Kota Balikpapan.
“Terkait isu PBB, saya tegaskan tidak ada kenaikan. Pemerintah kota tetap konsisten menjaga agar kebijakan pajak tidak membebani masyarakat,” tegas Rahmad.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah memberi ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun tetap harus tertib dan kondusif sesuai aturan undang-undang.
Soal Banjir dan Infrastruktur
Menanggapi tuntutan terkait banjir, Rahmad menjelaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah kompleks yang bahkan di negara maju sekalipun sulit diatasi sepenuhnya. Namun, Pemkot Balikpapan terus berupaya menanganinya dengan berbagai program.
“Kami sudah membangun beberapa kolam retensi (bozem) untuk menampung air hujan, salah satunya di kawasan Pasar Segar. Ini bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam, melainkan bekerja untuk mengurangi dampak banjir,” jelasnya.
Sementara untuk infrastruktur jalan, Rahmad menyebut adanya peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, baik dari segi kualitas maupun penambahan ruas jalan. Meski belum semua tuntutan bisa dipenuhi, ia berjanji akan terus mengupayakan pembangunan secara bertahap.
Gas Elpiji dan Pertumbuhan Kota
Terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram, Rahmad menekankan bahwa distribusi tabung subsidi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Pertamina. Ia meminta masyarakat yang mampu agar tidak menggunakan gas subsidi karena peruntukannya jelas untuk warga miskin.
“Kalau kita merasa mampu, jangan sekali-sekali menggunakan gas 3 kilogram, karena itu hak masyarakat kecil. Kalau yang mampu ikut menggunakan, artinya mengambil hak orang miskin, dan itu jelas salah,” ujar Rahmad.
Rahmad menambahkan, pertumbuhan penduduk yang pesat akibat adanya proyek strategis nasional di Balikpapan turut meningkatkan kebutuhan bahan pokok, termasuk elpiji. Hal ini menurutnya menjadi tantangan yang terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
Komitmen untuk Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Rahmad juga menyinggung kemandirian keuangan daerah. Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan meningkat signifikan dari Rp500 miliar pada 2016 menjadi lebih dari Rp1,3 triliun saat ini.
“Kenaikan PAD ini hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah kota. Dana ini kami alokasikan untuk program prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga BPJS gratis bagi masyarakat. Ini adalah wujud komitmen kami untuk rakyat Balikpapan,” ungkapnya.
Aksi unjuk rasa Balikpapan Bergerak ( Barak )yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan tertib dan kondusif hingga selesai. Massa membubarkan diri setelah mendengar langsung jawaban Wali Kota atas tuntutan mereka.
Jurnalis Lilik.S
Editor Djoko Kariyono
