Oktober 8, 2025

Dewan Pimpinan Wilayah Pelita Prabu Jawa Tengah, Apresiasi Rotasi Sekda oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro

0

Pemalang, Tnipolrinews.com |

Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah DPW Pelita Prabu Center 08, yang merupakan organisasi pengawas independen dengan afiliasi strategis kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi atas pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang.

Soekma Hariyanto, Dewan Pengawas DPW Jawa Tengah sekaligus penulis, aktivis, dan pewarta yang mewakili Pelita Prabu 08, menilai pergantian posisi Sekda yang sebelumnya dijabat Heriyanto dengan Plt Endro Johan Kusuma merupakan langkah penting demi meningkatkan kinerja pemerintahan dan kemajuan daerah.

“Kami memberikan apresiasi atas kebijakan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang mengambil langkah strategis dengan melakukan rotasi berdasarkan pertimbangan kinerja demi kemajuan Kabupaten Pemalang,” ujar Soekma Hariyanto saat diwawancarai media TNI Polri News pada Rabu (8/10/2025).

Lebih lanjut, Soekma mengingatkan agar evaluasi tidak hanya berhenti pada jabatan Sekda saja, melainkan juga menyentuh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang dianggap kurang efektif.

Menurutnya, langkah cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, dan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Kami berharap Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD lain, karena pemerintah daerah membutuhkan percepatan dan langkah konkrit untuk membangun kualitas layanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Soekma juga menegaskan pentingnya keputusan yang diambil Bupati Pemalang bersifat independen tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain.

Ia mengingatkan agar proses pembenahan pemerintah daerah tidak dikotori oleh kepentingan politis sempit yang dapat menghambat kemajuan.

“Bupati harus tegas dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Bila keputusan diambil untuk kemajuan dan ide positif, hal itu sangat wajar. Namun, jangan sampai politisasi demi kepentingan tertentu mengganggu stabilitas dan pembangunan daerah,” pungkas Soekma Hariyanto.

(Suhari)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *