Belum Ada Koordinasi, Kecamatan Gedong Tataan Akan Panggil Pengelola Dapur MBG
PESAWARAN, TniPolrinews.com —
Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berencana memanggil pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayahnya. Langkah ini ditempuh menyusul belum adanya koordinasi resmi antara pengelola dapur MBG dengan pihak kecamatan sejak program tersebut berjalan.
Camat Gedong Tataan Darlis mengatakan, hingga saat ini terdapat sekitar delapan hingga sembilan dapur MBG yang telah beroperasi tanpa pemberitahuan maupun koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Padahal, kecamatan memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan program nasional tersebut.
“Benar, ada sekitar delapan atau sembilan dapur MBG yang sudah berjalan, namun belum satu pun yang berkoordinasi secara resmi dengan kami,” ujar Darlis, Kamis (22/1/2026).
Menurut Darlis, koordinasi menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu mencakup aspek perizinan bangunan, pengelolaan lingkungan, serta sistem pembuangan limbah dapur yang berpotensi berdampak pada masyarakat sekitar.
Ia mengungkapkan, pihak kecamatan telah menerima sejumlah keluhan warga terkait bau tidak sedap dan pengelolaan sampah dari dapur MBG yang berlokasi dekat permukiman. Namun, hingga kini kecamatan belum melakukan peninjauan lapangan karena belum adanya komunikasi resmi dengan pengelola.
“Kami tidak ingin turun ke lapangan tanpa koordinasi karena bisa menimbulkan kesalahpahaman. Justru koordinasi ini diperlukan agar pengawasan berjalan efektif dan tidak disalahartikan,” kata Darlis.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kecamatan Gedong Tataan dalam waktu dekat akan mengundang seluruh pengelola dapur MBG untuk membahas standar operasional, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan bersama. Pihaknya juga berharap keterlibatan media untuk memastikan transparansi informasi kepada publik.
Darlis menegaskan, langkah tersebut merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi persoalan seperti yang sempat muncul di daerah lain, mulai dari distribusi makanan yang tidak merata hingga keluhan kualitas sajian. “Ini program nasional untuk meningkatkan gizi anak dan kelompok rentan. Tujuannya sangat baik, sehingga harus dijalankan dengan tertib, terkoordinasi, dan dapat diawasi bersama,” ujarnya.
( Nasoba )
