Putra-Putri Pendiri Ormas BPPKB Banten Tolak Hasil Munas di Hotel Horison Altama Pandeglang
Tnipolrinews.com //
Pandeglang, Banten Polemik internal kembali mengguncang tubuh Ormas BPPKB Banten. Putra-putri pendiri organisasi secara resmi menyatakan penolakan terhadap hasil Musyawarah Nasional (Munas) yang digelar di Hotel Horison Altama Pandeglang. Sikap tegas ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga marwah dan arah perjuangan organisasi.
Putra-putri pendiri Ormas BPPKB Banten menolak hasil Munas yang menghasilkan keputusan strategis, termasuk terkait kepemimpinan organisasi. Mereka menilai proses pelaksanaan Munas tidak berjalan sesuai dengan aturan organisasi serta menyisakan sejumlah kejanggalan yang berpotensi mencederai legitimasi hasil forum.
Penolakan ini disampaikan oleh putra-putri pendiri BPPKB Banten yang merasa memiliki tanggung jawab historis dan moral terhadap keberlangsungan organisasi. Di sisi lain, Munas tersebut diikuti oleh sejumlah peserta dan panitia yang mengklaim forum telah berjalan sesuai mekanisme.
Munas dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Pandeglang. Pernyataan penolakan disampaikan tidak lama setelah forum tersebut menghasilkan keputusan final, sebagai respons atas dinamika yang berkembang di internal organisasi.
Forum Munas digelar di Hotel Horison Altama Pandeglang, salah satu hotel representatif di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi tersebut menjadi sorotan karena dianggap menjadi tempat lahirnya keputusan yang kini menuai polemik.
Penolakan dilandasi beberapa alasan mendasar:
1. Persoalan Mekanisme Pelaksanaan Munas dinilai tidak sepenuhnya mengacu pada AD/ART organisasi.
2. Legitimasi Peserta Terdapat dugaan bahwa tidak semua unsur yang berhak terlibat diakomodasi secara proporsional.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Proses dianggap kurang terbuka dan tidak mencerminkan semangat musyawarah mufakat.
4. Menjaga Marwah Organisasi Putra-putri pendiri menilai hasil Munas berpotensi menyimpang dari nilai dasar perjuangan yang diwariskan oleh para pendiri.
Menurut perwakilan keluarga pendiri, BPPKB Banten dibangun atas fondasi persatuan, loyalitas, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika proses pengambilan keputusan dianggap cacat prosedur, maka hasilnya pun dinilai tidak memiliki kekuatan moral dan organisasi yang kuat.
Sebagai bentuk sikap resmi, pihak penolak hasil Munas menyampaikan pernyataan terbuka serta mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh. Mereka juga membuka ruang dialog dan rekonsiliasi internal agar konflik tidak berkepanjangan.
Langkah yang didorong antara lain:
Audit mekanisme pelaksanaan Munas.
Klarifikasi keabsahan peserta dan keputusan.
Musyawarah ulang jika ditemukan pelanggaran aturan organisasi.
Mereka menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk memecah belah, melainkan untuk meluruskan arah organisasi agar tetap sejalan dengan cita-cita awal pendirian.
Dampak dan Respons
Polemik ini memicu perhatian dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan kader di tingkat daerah. Banyak pihak berharap konflik dapat diselesaikan secara elegan melalui mekanisme internal tanpa memperkeruh suasana.
Hingga rilis ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari panitia Munas maupun pihak yang dinyatakan terpilih dalam forum tersebut terkait penolakan yang dilayangkan oleh putra-putri pendiri.
Situasi ini menjadi ujian penting bagi soliditas BPPKB Banten sebagai ormas besar di Banten. Penyelesaian yang bijak, transparan, dan sesuai aturan organisasi menjadi kunci untuk menjaga keutuhan dan kepercayaan publik terhadap organisasi ke depan.
Jurnalis: Mukri
