Dorong Transparansi, Pemkab Lamsel dan Bank Lampung Teken Kerja Sama Digitalisasi Pajak
Lamsel, Tnipolrinews.com –
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah melalui kerja sama strategis dengan Bank Lampung.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan dua perjanjian antara Pemkab Lampung Selatan bersama Bank Lampung Cabang Kalianda dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah, Kamis (2/4/2026).
Penandatanganan dilakukan oleh Pimpinan Bank Lampung Cabang Kalianda Andi Dani Afrizal, Pelaksana tugas Kepala BPPRD Iwan Chandra Gautama, serta Kepala BPKAD Rini Ariasih. Kegiatan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, bersama sejumlah pejabat terkait.
Melalui kerja sama dengan BPPRD, Pemkab Lampung Selatan mendorong penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis digital guna meningkatkan efisiensi serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Sementara itu, kerja sama dengan BPKAD difokuskan pada penguatan pengelolaan kas daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekretaris Daerah Supriyanto mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pelayanan publik dengan perkembangan teknologi.
“Kerja sama ini tidak hanya melanjutkan program yang sudah ada, tetapi juga membuka peluang pengembangan layanan yang lebih luas sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi, khususnya dalam sistem pembayaran non-tunai, menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sekaligus meminimalisir potensi kebocoran.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Lampung Selatan berharap sistem pembayaran pajak dan pengelolaan kas daerah dapat berjalan lebih modern, terintegrasi, serta berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan kualitas pelayanan publik.
BR
