Kades Kawasi Gagal Total : Desa Terbengkalai, Sengketa Lahan Diabaikan
Membara Maluku Utara, Halmahera Selatan – Tnipolrinews.com //Janji Bangun Obi Menguap, Sengketa Lahan Warga–Perusahaan Dibiarkan Membusuk, membesarkan Retorika pembangunan kembali dipertontonkan, namun realitas di lapangan justru berbanding terbalik. Kepala Desa Kawasi, Arifin Saroa, disorot tajam oleh masyarakat karena dinilai gagal total menjalankan fungsi pemerintahan desa. Selama hampir satu dekade menjabat, kehadiran di kantor desa disebut-sebut hanya formalitas, bahkan kerap tidak berada di tempat saat dibutuhkan warga. (6/5/2026)
Alih-alih fokus menyelesaikan persoalan mendasar, Arifin justru dinilai sibuk membangun narasi besar soal masa depan Pulau Obi. Padahal, konflik laten di depan mata, sengketa lahan antara warga dan perusahaan tambang, tak kunjung disentuh dengan serius. Situasi ini memicu kemarahan warga yang merasa ditinggalkan oleh pemimpin mereka sendiri.
Investigasi media ini menemukan bahwa progres pembangunan di Desa Kawasi nyaris nihil. Infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi prioritas, jalan lingkungan, fasilitas air bersih, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Desa yang berada di lingkar industri tambang justru terjebak dalam ketertinggalan.
Lebih mengkhawatirkan, muncul dugaan kuat adanya ketimpangan dalam pengelolaan anggaran. Dana Desa (DD) yang seharusnya menjadi motor pembangunan lokal tidak transparan penggunaannya. Begitu pula dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan tambang, yang diduga tidak tersalurkan secara adil kepada masyarakat terdampak.
Sejumlah warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa bantuan yang dijanjikan tidak pernah mereka terima.
“Kami hanya dengar ada anggaran, tapi realisasinya tidak jelas. Yang dapat itu-itu saja,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.
Kondisi ini mempertegas lemahnya fungsi pengawasan, baik dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Ketika kepala desa tidak menjalankan tugas secara optimal, seharusnya ada mekanisme evaluasi dan tindakan tegas. Namun yang terjadi justru pembiaran, seolah persoalan ini bukan sesuatu yang mendesak.
Ironisnya, di tengah kekacauan tata kelola desa, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan terus memanas. Tidak adanya mediasi yang tegas dari pemerintah desa membuat potensi konflik horizontal semakin besar. Warga dipaksa menghadapi perusahaan besar tanpa perlindungan yang memadai dari pemimpinnya sendiri.
Pengamat Sosial lingkungan dan tata kelola pemerintahan desa menilai bahwa kondisi ini merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan yang serius. Kepala desa bukan sekedar simbol administratif, melainkan aktor utama dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kepala desa tidak hadir dan tidak menyelesaikan konflik, itu bukan hanya kelalaian, tapi bentuk pengabaian terhadap mandat rakyat,” tegas Nur pengamat sosial lingkungan yang dihubungi media ini.
Masyarakat kini mulai bersuara lebih lantang. Mereka mendesak adanya audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa dan CSR, serta meminta pemerintah kabupaten turun tangan mengevaluasi kinerja Kepala Desa Kawasi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Desa Kawasi akan menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan sumber daya alam tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Di tengah gemerlap industri tambang, rakyat justru hidup dalam ketidakpastian.
Pesan warga sederhana namun tegas, berhenti berkhayal membangun Pulau Obi, selesaikan dulu masalah nyata di Desa Kawasi.
Tim investigasi
