RABU 24 JUNI 2026, MASYARAKAT PEDULI DESA DAN ANTI KKN SIAP GELAR AKSI BESAR DI PANDEGLANG

Tnipolrinews.com // Pandeglang –
Gelombang protes terhadap dugaan rangkap jabatan ASN/PNS sebagai anggota BPD dan berbagai persoalan tata kelola pemerintahan desa akan mencapai puncaknya pada Rabu, 24 Juni 2026. Sejumlah elemen masyarakat, aktivis, pegiat sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Desa dan Anti KKN menyatakan siap turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai harus bebas dari konflik kepentingan, praktik KKN, serta penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat dan keuangan negara.
Dalam aksi tersebut, massa akan mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan ASN/PNS yang merangkap jabatan sebagai anggota BPD, melakukan audit penggunaan dana desa, mengevaluasi BUMDes yang tidak berjalan optimal, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Koordinator aksi menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh undang-undang dan bertujuan mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, profesional, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami tidak akan tinggal diam ketika ada dugaan praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pemerintahan desa. Dana desa adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegas perwakilan massa aksi.
Massa juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat perhatian serius, mereka menyatakan akan terus menempuh langkah-langkah konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rabu, 24 Juni 2026 menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyuarakan perubahan demi terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan bebas KKN.
HIDUP RAKYAT!
LAWAN KKN!
SELAMATKAN APBN DAN APBD!
HENTIKAN RANGKAP JABATAN ASN/PNS SEBAGAI BPD!
WUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERSIH, TRANSPARAN, DAN BERPIHAK KEPADA RAKYAT!
Jurnalis:sahroni
