Bukan Sekadar Membangun Fasilitas, Pesawaran Menjaga Integritas di Balik Revitalisasi Pendidikan
PESAWARAN, Tnipolrinews.com —
Membangun sekolah bukan semata mendirikan dinding, memperbaiki atap, atau menghadirkan ruang belajar yang lebih layak. Di balik setiap bangunan pendidikan, ada amanah publik yang harus dijaga dengan integritas.
Pesan itulah yang mengemuka dalam Sosialisasi Kampanye Antikorupsi Kejaksaan Negeri Pesawaran Tahun 2026 di Aula Kejaksaan Negeri Pesawaran, Selasa (6/10/2026). Forum tersebut mempertemukan unsur kejaksaan, pemerintah daerah, serta para kepala sekolah penerima program revitalisasi pendidikan.
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Satuan Pendidikan dalam Mewujudkan Pengelolaan Program Revitalisasi Pendidikan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi”, kegiatan diarahkan untuk memperkuat pemahaman sekaligus mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pesawaran Ardi Herliansyah, S.H., M.H., mengatakan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan perlindungan bagi seluruh penyelenggara program agar revitalisasi pendidikan berjalan sesuai tata kelola serta ketentuan yang berlaku.
Menurut Ardi, pengawasan tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Masyarakat dan penyelenggara program juga memiliki ruang yang sama untuk memastikan setiap tahapan berjalan sebagaimana amanah yang diberikan.
“Harapannya, seluruh pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat, dapat sama-sama terlibat sebagai pelaksana dan pengawas,” ujar Ardi.
Bagi Kejaksaan Negeri Pesawaran, kampanye antikorupsi juga menjadi bagian dari tugas penerangan dan penyuluhan hukum. Kehadiran institusi penegak hukum tidak berhenti pada penindakan, tetapi turut membangun kesadaran agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak awal.
Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran Ummi Kalsum, S.H., M.H., menegaskan bahwa kejaksaan hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pelaksanaan program revitalisasi pendidikan.
Komitmen tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan pakta integritas. Dokumen itu menjadi simbol sekaligus pengingat moral dan administratif agar seluruh pihak melaksanakan program secara profesional, transparan, akuntabel, serta menjauhkan diri dari praktik korupsi dan nepotisme.
Bagi Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., integritas merupakan bagian penting dari pembangunan pendidikan. Sebab, setiap rupiah anggaran yang dikelola pada akhirnya bermuara pada kepentingan anak-anak yang membutuhkan ruang belajar aman, layak, dan bermartabat.
Nanda mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Pesawaran bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menghadirkan kampanye antikorupsi tersebut. Ia mengingatkan kepala sekolah agar memastikan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi riil, mengikuti ketentuan, menjaga kualitas pekerjaan, serta memastikan hasil revitalisasi dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Kita harus memastikan bahwa program revitalisasi di satuan pendidikan berjalan bersih dan jauh dari unsur korupsi. Pengelolaan anggaran, sarana, dan prasarana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi penyimpangan,” tegas Nanda.
Di titik inilah revitalisasi pendidikan memiliki makna yang lebih luas. Ia bukan hanya tentang bangunan yang kembali kokoh, tetapi tentang bagaimana kepercayaan masyarakat dirawat melalui pengelolaan program yang terbuka, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nanda berharap sosialisasi tersebut menjadi ruang untuk menyamakan langkah sekaligus memperkuat keberanian administratif para kepala sekolah dalam menjalankan amanah. Sebab, kehati-hatian dalam mengelola anggaran bukan penghambat pembangunan, melainkan bagian dari cara memastikan pembangunan benar-benar sampai kepada tujuan.
“Keberhasilan revitalisasi bukan keberhasilan satu pihak, melainkan hasil dari tanggung jawab bersama untuk memastikan anak-anak Pesawaran belajar di lingkungan yang layak, aman, inklusif, dan bermartabat,” tutup Bupati Nanda Indira.
( Nasoba )
