Guru Swasta Menuntut Keadilan, Tunda Keputusan Peningkatan Status PPPK PW Awal 2027

Tnipolrinews.com 

Pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2026, secara bertahap mulai 1 Januari 2027, tanpa tes ulang. Kabar tersebut merupakan kabar yang menggembirakan bagi guru-guru yang berada di sekolah negeri. Namun, di sisi lain, yang jarang sekali tersorot, sebagian besar guru pengabdian lama di sekolah swasta dan madrasah swasta menyambutnya dengan hati getir sebagai bentuk ketidakadilan.

Tujuan awal rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) adalah untuk memberikan kepastian status hukum dan jenjang karier bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Namun pada kenyataannya, justru tak sedikit para honorer guru muda usia yang memperoleh prioritas dan diangkat menjadi PPPK hanya karena bertugas di instansi pemerintahan.

PP NOMOR 48 TAHUN 2005 PERLU MENJADI BAHAN KAJIAN
Persoalan lain yang menjadi perhatian dan kejanggalan adalah keberadaan tenaga honorer di lingkungan sekolah negeri. Pemerintah melalui PP Nomor 48 Tahun 2005 telah melarang penerimaan honorer di sekolah negeri, artinya sejak 21 tahun lalu honorer-honorer baru di sekolah negeri seharusnya sudah tidak ada lagi. Terlebih lagi, saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jutaan honorer sudah diangkat menjadi PNS tanpa tes (2005 – 2014).

Lantas, atas dasar hukum apa pemerintah bisa memprioritaskan honorer sekolah negeri menjadi ASN/PPPK sedangkan aturan tersebut belum dicabut hingga sekarang dan aturan turunannya juga tetap melarang penerimaan honorer di sekolah negeri bahkan akan menjatuhkan sanksi hukum yang tegas bagi para pejabat yang masih merekrut tenaga honorer baru. Fakta yang terjadi di lapangan honorer baru terus bermunculan tanpa tindakan tegas dengan alasan kebutuhan sekolah, hingga akhirnya pemerintah sendiri kesulitan untuk menyelesaikan penataan honorer.

Moratorium CPNS periode 2011-2021 dan 2015-2019 adalah kesalahan sejarah, membawa dampak terhadap krisis dan kekurangan SDM. Banyak pegawai yang pensiun atau meninggal dunia, namun tidak langsung digantikan oleh pegawai baru, sehingga terjadi kekosongan formasi di berbagai instansi.

Kesalahan tersebut seharusnya bukan menjadi alasan bagi pemerintah untuk lebih mengutamakan honorer baru di sekolah negeri yang jelas-jelas keberadaannya melanggar peraturan pemerintah (illegal atau honorer siluman) lalu mengangkat mereka menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, namun di saat bersamaan guru swasta dibatasi peluangnya.
Tentu akan lebih adil, arif dan bijaksana jika kekosongan formasi ditujukan untuk semua guru dengan mempertimbangkan masa kerja, tanpa pandang tempat pengabdiannya, tanpa syarat-syarat yang tak relevan dengan profesionalisme guru, dan tanpa nepotisme.

GURU SWASTA JANGAN TERUS DIABAIKAN
Selama lebih dari 20 tahun, waktu, pikiran, dan anggaran pemerintah pusat lebih terfokus hanya untuk penataan honorer yang seharusnya adalah bukan tanggung jawab utamanya. Bahkan, banyak aturan baru terus diterbitkan hanya untuk mengakomodir kepentingan honorer sekolah negeri dengan dalih penataan honorer belum tuntas. Salah satunya adalah aturan tentang syarat 2 tahun tercantum dalam dapodik sekolah negeri. Bagaimana bisa tuntas jika honorer-honorer terus diberi peluang, tanpa tindakan tegas?

Dampak buruknya adalah pemerintah cenderung mengabaikan keberadaan para guru yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (yayasan). Guru-guru yang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun mendidik dan mencerdaskan anak bangsa, tak memperoleh kepastian status sebagai ASN hingga purnanya. Tak dapat dipungkiri bahwa status ASN tidak hanya sekedar jenjang karir, tapi juga sebagai jaminan kesejahteraan yang masih diharapkan oleh sebagian besar guru swasta terutama yang berada di yayasan non komersial berjiwa sosial, serta sebagai jaminan hukum atas profesi dan hak sebagai guru.

Melihat berbagai polemik yang ada, maka peningkatan status PPPK PW menjadi PPPK adalah keputusan yang tidak memenuhi dasar hukum dan jauh dari rasa keadilan. Bagaimana bisa ketidakadilan dan kecemburuan antar sesama guru akan hilang jika pemerintah masih bersikap diskriminatif?
Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28D ayat (3): “kesempatan yang sama dalam pemerintahan” menjadi landasan konstitusional bahwa negara tidak boleh diskriminatif dalam memberikan ruang bagi warganya untuk mengabdi sebagai aparatur negara atau PNS/PPPK, sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

TUNTUTAN BERKEADILAN
Jika rekrutmen PPPK melalui proses diskriminatif dan diawali dengan kecurangan regulasi, maka demi Keadilan, Integritas, dan Marwah Guru Indonesia, Pemerintah Harus :
1. Menunda Keputusan untuk Meningkatkan Status PPPK PW menjadi PPPK karena cacat hukum dan integritas.
2. Mengkaji Ulang Pengangkatan PPPK Seluruh Honorer Baru dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku (Larangan Penerimaan Honorer di Sekolah Negeri).
3. Memberikan Win-win Solution melalui afirmasi bagi guru swasta yang telah lama mengabdi, khususnya guru berusia 40 tahun ke atas.

Sumber Eka Wahyuni, S.Pd.I
Ketua Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta (IGSS) PLPG, Anggota Konfederasi Orprof Guru Kemenag dan PERISAI (Perkumpulan Insan Sekolah Swasta Indonesia)

Kaperwil:Banten