Dugaan Intimidasi terhadap Tenaga Kesehatan RSUD Undata, Pimpinan Rumah Sakit Harus Mengedepankan Etika, Profesionalisme, dan Perlindungan Hak Pegawai

PALU – Dimintai tanggapannya oleh rekan wartawan mengenai pemberitaan beredarnya rekaman percakapan yang diduga memperdengarkan tindakan bentakan, cacian, dan ancaman terhadap seorang tenaga kesehatan (nakes) berinisial M di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata Palu, Advokat dan Penasihat Hukum Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt., dari Kantor Hukum TONAKODI, menyampaikan pandangan hukum bahwa persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Firmansyah C. Rasyid, apabila isi rekaman tersebut benar dan setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bahwa seorang pimpinan rumah sakit menggunakan kata-kata kasar, merendahkan martabat bawahan, serta mengancam akan mengeluarkan tenaga kesehatan dari tempat kerjanya hanya karena persoalan status media sosial, maka tindakan demikian patut dievaluasi dari aspek etika kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, disiplin kepegawaian, dan perlindungan hak pekerja.

“Jabatan direktur rumah sakit bukanlah kewenangan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Seorang pimpinan justru harus menjadi teladan dalam sikap, ucapan, pengendalian emosi, serta memberikan perlindungan dan pembinaan kepada seluruh tenaga kesehatan,” tegas Firmansyah C. Rasyid pengacara asal Kayumalue Kota Palu itu.

1. Jabatan Tidak Boleh Menjadi Alat Intimidasi

Firmansyah C. Rasyid menjelaskan bahwa dalam hubungan kerja terdapat prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, profesionalisme, dan perlakuan yang adil.

Pimpinan rumah sakit memang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi kinerja, serta penegakan disiplin terhadap pegawai. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku, bukan berdasarkan kemarahan pribadi, tekanan psikologis, ataupun ancaman.

“Kalau memang terdapat pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin, silakan diproses sesuai ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian. Tetapi jangan sampai kewenangan jabatan digunakan untuk menakut-nakuti, mempermalukan, atau mengancam keberlangsungan pekerjaan seseorang,” ujarnya.

2. Ancaman SP3 Harus Memiliki Dasar Hukum dan Prosedur

Menurut Firmansyah C. Rasyid, pernyataan ancaman pemberian SP3 maupun ancaman mengeluarkan tenaga kesehatan dari rumah sakit tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.

Apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka penjatuhan hukuman disiplin harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 PP tersebut, diatur mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhkan hukuman disiplin.

Artinya, penjatuhan sanksi tidak boleh dilakukan semata-mata atas dasar ketidaksukaan pribadi atau karena seorang bawahan menyampaikan kritik.

Apabila tenaga kesehatan tersebut berstatus pegawai non-ASN atau pegawai dengan perjanjian kerja, mekanisme penegakan disiplin dan pemutusan hubungan kerja juga harus merujuk pada ketentuan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, serta peraturan internal yang sah dan berlaku.

“Tidak boleh ada tindakan pemberhentian atau sanksi kepegawaian yang dilakukan secara sewenang-wenang. Harus jelas apa pelanggarannya, apa dasar hukumnya, siapa pejabat yang berwenang, dan bagaimana prosedur pemeriksaannya,” jelasnya.

3. Kritik Melalui Media Sosial Tidak Boleh Langsung Dibalas dengan Ancaman

Firmansyah juga menyoroti dugaan bahwa persoalan tersebut berawal dari status media sosial seorang tenaga kesehatan.

Menurutnya, kritik dan penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Pegawai juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan melalui saluran yang tersedia.

Namun demikian, kebebasan berpendapat tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan etika, kehormatan orang lain, dan ketentuan hukum.

Sebaliknya, pimpinan instansi juga tidak boleh menjadikan kritik sebagai alasan untuk melakukan intimidasi atau pembalasan terhadap pegawai.

“Kalau ada keberatan terhadap suatu unggahan media sosial, selesaikan melalui klarifikasi, komunikasi, dan mekanisme pembinaan. Jangan sampai kritik dibalas dengan ancaman kehilangan pekerjaan. Kita harus membedakan antara kewenangan melakukan pembinaan dengan tindakan yang berpotensi menjadi penyalahgunaan kewenangan,” ungkapnya.

4. Gubernur Sulawesi Tengah Perlu Melakukan Evaluasi dan Pemeriksaan Objektif

Firmansyah berpandangan bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian Gubernur Sulawesi Tengah sebagai kepala daerah dan pihak yang memiliki kewenangan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, berdasarkan pemberitaan, rekaman tersebut disebut telah didengar oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berhenti pada mendengarkan rekaman, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan profesional.

Pemeriksaan perlu melibatkan perangkat daerah yang berwenang, termasuk Inspektorat dan instansi pengelola kepegawaian, dengan tetap memperhatikan status kepegawaian pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, tenaga kesehatan yang diduga menjadi korban juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan tanpa tekanan maupun ancaman pembalasan.

“Jangan sampai persoalan ini justru membuat tenaga kesehatan takut menyampaikan aspirasi, kritik, atau melaporkan persoalan yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan publik, sehingga suasana kerja harus dibangun secara sehat, profesional, dan saling menghormati,” tegasnya.

5. Rekaman Harus Diperiksa sebagai Alat Bukti, Bukan Langsung Dijadikan Kesimpulan

Firmansyah juga mengingatkan bahwa rekaman percakapan yang beredar harus diperiksa secara cermat untuk memastikan keaslian, keutuhan, konteks percakapan, identitas suara, dan waktu kejadian.

Pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi.

Menurutnya, rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk awal bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta dan alat bukti yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jangan terburu-buru menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan potongan rekaman. Tetapi jangan pula mengabaikan substansi rekaman apabila memang terdapat dugaan tindakan yang merendahkan martabat dan mengancam bawahan. Semua harus diuji secara objektif,” jelas Firmansyah.

6. Jangan Ada Pembalasan terhadap Tenaga Kesehatan yang Menyampaikan Aspirasi

Lebih lanjut, Firmansyah menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kesehatan harus menjadi perhatian serius.

Menurutnya, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan bebas dari intimidasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kualitas pelayanan kesehatan.

Apabila benar terdapat ancaman terhadap tenaga kesehatan yang menyampaikan aspirasi, maka hal tersebut perlu ditelusuri dan ditangani melalui mekanisme pengawasan yang independen.

“Jangan sampai tenaga kesehatan yang seharusnya fokus memberikan pelayanan kepada pasien justru harus bekerja dalam ketakutan karena khawatir mendapatkan tekanan dari atasannya sendiri. Kepemimpinan itu bukan soal siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang mampu memberikan keteladanan dan menjaga kehormatan institusi,” katanya.

PENUTUP: KESELAMATAN DAN MARTABAT TENAGA KESEHATAN HARUS MENJADI PRIORITAS

Menutup pendapat hukumnya, Firmansyah meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut demi menjaga kepercayaan publik terhadap RSUD Undata sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah.

Ia berharap penyelesaian persoalan ini tidak dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi maupun kepentingan jabatan, melainkan berdasarkan hukum, etika, dan prinsip keadilan.

“Kami dari Kantor Hukum TONAKODI berpandangan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang merasa kebal terhadap evaluasi dan pengawasan hanya karena menduduki jabatan tertentu. Semua pejabat publik harus tunduk pada hukum, etika jabatan, dan prinsip akuntabilitas. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” tutup Firmansyah.

Firmansyah C. Rasyid, S.H., S.Pt.
Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum
KANTOR HUKUM TONAKODI
Kota Palu – Sulawesi Tengah.(sumber
berita)Firmansyah C.Rasyud,S.H.,S.Pt.