SPPG XY71TNEO MANCAK DISOROT: ANAK PAUD TOLAK MENU SINGKONG, IPAL DIDUGA RUSAK

MANCAK – Tnipolrinews.com –

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi anak, menuai protes dari orang tua murid di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Hidayah Cipanas, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Anak-anak usia dini tersebut dilaporkan menangis dan tidak mau memakan menu MBG yang isinya berupa singkong, bukan nasi.

Ibu-ibu yang mengantar anaknya ke PAUD tersebut mengeluhkan sajian makanan yang diantar pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Nomor ID XY71TNEO, Keamanan Mancak, Desa Mancak, Kabupaten Serang, dengan nama Yayasan Nalanda Artaha Ananda.

“Kita sangat menyayangkan isi MBG yang tak ada rasa dan isinya tak sesuai, anak kita juga pada tidak mau makan singkong yang dibawa pihak MBG,” ujar salah satu ibu yang mengantar anaknya kepada awak media di lokasi.

Pengaduan Ibu-Ibu PAUD Al Hidayah Cipanas,
Pada Awal November 2026, sejumlah ibu-ibu yang mengantar anak ke PAUD Al Hidayah Cipanas menyampaikan keluhan kepada awak media. Anak-anak PAUD usia 3-5 tahun menangis dan menolak makan menu MBG yang berisi singkong. Menurut orang tua, makanan tersebut tidak ada rasa dan tidak sesuai dengan selera anak usia dini yang seharusnya mendapatkan nasi dengan tekstur lembut.

Menindaklanjuti banyaknya pengaduan tersebut, Iswandi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) bersama awak media 10/11/2026 melakukan kontrol dan konfirmasi langsung ke pihak MBG SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda di Mancak.

Saat investigasi ke SPPG Kepala SPPG tidak Belum datang 12.10.wib. Bertemu Akuntan MBG Mita Fitriani Saat dikonfirmasi terkait menu nasi yang diganti singkong mita Fitriani membenarkan jika itu singkong ala Thailand, Ucap Mita Fitriani
Menurut keterangan Mita, dari 23 sekolah yang dikirim, 15 sampai 17 sekolah senang dengan menu tersebut.Saat di tanyakan apakah menu MBG Ada mengikuti arahan SPPG atau tidak Mita Fitriani menjawab disini menu saya yang buat itu adalah ide ide kami pak Pernyataan tersebut disampaikan Mita saat sesi tanya jawab dengan tim investigasi.

jika menurut bapak tidak sesuai silakan di berikan Saya juga tidak takut diberitakan, wartawan juga banyak saya kenal, bapak cuma ada tiga media saya 17 media, terkait rekaman konfirmasi kita juga sama merekam jadi silahkan saja,” ujar Mita Fitriani kepada tim investigasi.Pernyataan tersebut merupakan kutipan langsung narasumber di lapangan.

Saat ditanya ada berapa supplier yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Mita Fitriani menyebut ada sekitar enam sampai tujuh supplier. Namun,Saat tim awak media meminta menunjukkan Mita tidak dapat menunjukkan ke tim investigask evidence data yang akurat hanya sebatas keterangan lisan,

saat Iswandi bersama tim media melakukan kontrol terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan pihak MBG. Hasil temuan di lapangan, IPAL tersebut diduga rusak, dengan air kotor mengalir ke kebun produktif warga sekitar.

Kantor Kepala SPPG & Akuntan Terpisah dari Dapur
Hasil kontrol di lapangan menemukan fakta Dapur di bawah dan kantor satu tempat kontrak rumah untuk istirahat yang diduga melanggar aturan paling mendasar Badan Gizi Nasional (BGN), yaitu bangunan SPPG dinilai kecil dan kantor Kepala SPPG serta Akuntan terpisah dari dapur SPPG.

Padahal, sesuai aturan BGN, satu unit SPPG wajib berada dalam SATU BANGUNAN TERPADU, SATU LOKASI, SATU TITIK KOORDINAT, dan SATU NOMOR REGISTRASI, Tidak boleh kantornya di tempat lain, dapurnya di tempat lain.

Jika Kepala SPPG dan Akuntan berkantor terpisah dari dapur, bagaimana pengawasan melekat (built-in control) terhadap proses pengolahan, higiene, dan distribusi makanan bisa berjalan?

Temuan ini diperkuat dengan informasi bahwa Kepala SPPG disebut mengontrak tempat jauh di luar SPPG / MBG

“Itu urusan kecil,pak sampe ada orang datang tanya luas dapur sampe listrik di tanya hal seperti itu dibahas kepala SPPG belum datatng termsuk belum datang kepala SPPG yang mengontrak jauh di luar SPPG / MBG, dj bahas karena menurut Mita Fitriani itu urusan kecil saja dipersoalkan,” ujar Mita

Berdasarkan Peraturan BGN / Juknis MBG, menu wajib disusun oleh ahli gizi, sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak, bervariasi, dan memperhatikan usia penerima. Untuk anak PAUD usia 3-5 tahun, karbohidrat utama seharusnya nasi yang mudah dicerna, dengan tekstur lembut, bukan diganti sepihak dengan singkong ala Thailand tanpa sosialisasi dan tanpa persetujuan sekolah / orang tua. Penggantian karbohidrat wajib ada kajian ahli gizi.

*Rasa, Kualitas & Keamanan Pangan – DIDUGA DILANGGAR:*
Juknis MBG mewajibkan makanan harus layak, higienis, enak, dan aman dikonsumsi (food safety). Keluhan ibu-ibu bahwa makanan “tidak ada rasa” dan anak tidak mau makan, mengindikasikan dugaan pelanggaran standar mutu dan standar organoleptik.

Sesuai SOP BGN, seluruh mitra / supplier MBG wajib memiliki NIB, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, dan tercatat resmi di SPPG. Pernyataan Mita Fitriani yang hanya menyebut “ada 6 sampai 7 supplier” tanpa menunjukkan bukti dokumen, diduga melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Setiap dapur SPPG wajib memiliki IPAL yang berfungsi, tidak mencemari lingkungan. Temuan IPAL rusak dan air kotor mengalir ke kebun produktif diduga melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 jo Peraturan BGN tentang Pengelolaan Limbah SPPG.

Bangunan SPPG Wajib Memenuhi Standar Luas & Tidak Boleh Terpisah – DIDUGA DILANGGAR PALING FATAL
Berdasarkan Juknis BGN / Detail Engineering Design (DED) SPPG, standar bangunan SPPG adalah sebagai berikut:

Untuk 3.000 porsi / hari: lahan minimal 800 m², bangunan 400 m² (20 x 20 meter) Untuk 1.000 porsi / hari: lahan minimal 300 m², bangunan 150 m² (10 x 15 meter),Secara umum Juknis BGN: lahan 600 – 1.000 m², bangunan 300 – 800 m², Tinggi plafon minimal 3,5 meter, kontur lahan datar maksimal 2%, Radius distribusi maksimal 6 KM atau 20 menit dari sekolah penerima, Legalitas lahan wajib Sertifikat Hak Milik (SHM) atau sewa minimal 5 tahun

Dan yang paling penting,SATU SPPG WAJIB MEMILIKI SATU BANGUNAN TERPADU,”dengan ruang yang tidak boleh terpisah, meliputi:

1. Ruang Kepala SPPG
2. Ruang Akuntan
3. Ruang Ahli Gizi
4. Ruang Rapat / Admin
5. Area Receiving / Bahan Mentah
6. Area Pencucian
7. Area Pengolahan / Cooking
8. Area Packing
9. Area Distribusi
10. Gudang Penyimpanan
11. Ruang Cuci Alat & IPAL

Jika kantor Kepala SPPG dan Akuntan terpisah dari dapur SPPG, maka alur pengawasan dari area kotor ke area bersih (cross contamination control) tidak bisa terjaga, dan standar keamanan pangan tidak bisa dipastikan. Ini diduga pelanggaran berat, karena BGN menetapkan sanksi mulai dari penangguhan anggaran, penghentian operasional sementara, hingga pencabutan izin SPPG.

Kepala SPPG Wajib Siaga & Berdomisili di Lokasi – DIDUGA DILANGGAR
Kepala SPPG wajib bertanggung jawab penuh dan berada di lokasi dapur saat operasional (on-site supervision). Jika Kepala SPPG mengontrak tempat tidur di luar SPPG / MBG, diduga melanggar prinsip tanggung jawab operasional dan pengawasan melekat (Waskat) sesuai SOP BGN.

*DESAKAN MASYARAKAT TAJAM KE REDAKSI SESUAI TUPOKSI:*

Kepada Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat & Koordinator Wilayah MBG Provinsi Banten,
Agar segera melakukan audit Menyeluruh dan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda di Mancak. Khususnya audit bangunan yang dinilai kecil, kantor Kepala SPPG & Akuntan yang terpisah dari dapur, dan jam kerja Kepala SPPG. Jika terbukti melanggar DED BGN, lakukan penangguhan anggaran, penghentian operasional sementara, hingga pencabutan izin sesuai sanksi BGN.

Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Serang & Puskesmas Mancak, Agar memeriksa kelayakan higiene sanitasi, IPAL, SLHS dapur, kesehatan penjamah makanan, dan melakukan uji laboratorium menu MBG yang dikeluhkan tidak ada rasa dan ditolak anak PAUD.

Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Agar segera memeriksa dugaan pencemaran lingkungan akibat IPAL rusak yang air kotornya mengalir ke kebun produktif, sesuai UU No.32 Tahun 2009 Pasal 69.

Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang & Korwil Pendidikan Mancak, Agar mendengarkan keluhan orang tua PAUD Al Hidayah Cipanas, mengevaluasi menu MBG untuk anak usia dini, dan memastikan ahli gizi SPPG menyusun menu sesuai usia PAUD (nasi lembut, bukan singkong).

Kepada Yayasan Nalanda Artaha Ananda, Agar memperbaiki menu sesuai standar gizi PAUD, menunjukkan legalitas NIB supplier secara transparan, memperbaiki IPAL yang rusak, menyatukan kantor Kepala SPPG & Akuntan dengan dapur sesuai standar SATU BANGUNAN TERPADU BGN, dan tidak menganggap keluhan orang tua dan aturan luas bangunan sebagai “urusan kecil”. Utamakan keselamatan anak di atas segalanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Yayasan Nalanda Artaha Ananda melalui Mita Fitriani sudah dikonfirmasi oleh tim. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab seluas-luasnya Sesuai Pasal 5 Ayat (2) dan (3) UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi memberikan hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi seluas-luasnya kepada SPPG XY71TNEO, Yayasan Nalanda Artaha Ananda, Mita Fitriani, BGN Pusat dan BGN Provinsi Banten, Dinkes Kabupaten Serang, DLH Kabupaten Serang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

( Tim )