ANGGARAN RP1,53 MILIAR DIPERTANYAKAN! REVITALISASI SDN 10 PADANG CERMIN DIDUGA GUNAKAN BAJA RINGAN BEKAS
TNIPOLRINEWS.COM –
PESAWARAN, (13 November 2026) — Program Revitalisasi UPTD SD Negeri 10 Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan setelah pemantauan awak media menemukan indikasi penggunaan kembali material baja ringan bekas dalam pekerjaan konstruksi.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bersumber dari APBN 2026, dengan alokasi anggaran Rp1.531.897.550,00. Pekerjaan dijadwalkan berlangsung selama 120 hari kalender dan dilaksanakan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Hasil pengamatan awak media di lokasi memperlihatkan indikasi penggunaan kembali material rangka atap baja ringan lama. Sejumlah bagian diduga tidak diganti seluruhnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi dan kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Penggunaan material lama bukan persoalan yang dapat dianggap sepele. Kelayakannya harus diuji berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar kerja, dan spesifikasi teknis. P2SP perlu menjelaskan apakah pemanfaatan material tersebut memang tercantum dalam perencanaan atau merupakan keputusan pelaksana di lapangan.
Pertanyaan mendasar pun muncul: siapa yang menetapkan penggunaan material tersebut, bagaimana proses pemeriksaannya, dan apakah volume pekerjaan sesuai perencanaan? Transparansi tidak cukup hanya melalui dokumen administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui kondisi fisik hasil pekerjaan.
Persoalan lain menyangkut keselamatan kerja. Saat pemantauan berlangsung, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa tampak mengenakan alat pelindung diri (APD) maupun perlengkapan keselamatan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terlebih pekerjaan pemasangan rangka atap memiliki risiko kecelakaan.
Dengan nilai proyek mencapai Rp1,53 miliar, masyarakat berhak memperoleh hasil pembangunan yang sebanding dengan anggaran. Kualitas material, ketepatan spesifikasi, keselamatan pekerja, serta pertanggungjawaban pelaksanaan merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
P2SP SDN 10 Padang Cermin dituntut memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan material lama, dasar teknis pemanfaatannya, kesesuaian dengan RAB, serta mekanisme pengawasan mutu. Instansi terkait juga perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap material, volume pekerjaan, dokumen anggaran, dan penerapan K3.
Upaya konfirmasi dilakukan awak media pada Jumat (13 November 2026) dengan mendatangi lingkungan sekolah maupun kediaman Kepala UPTD SDN 10 Padang Cermin, SOLPAN. Namun, yang bersangkutan tidak berhasil ditemui sehingga awak media belum memperoleh penjelasan secara langsung.
Awak media selanjutnya menghubungi SOLPAN melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp di nomor +62 812-7237 xxxx untuk meminta tanggapan mengenai dugaan penggunaan kembali baja ringan bekas dan persoalan K3. Namun, hingga berita ini disusun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan maupun klarifikasi.
Belum adanya penjelasan dari pihak sekolah membuat sejumlah pertanyaan mengenai pelaksanaan revitalisasi tersebut masih menggantung. Jangan sampai program bernilai miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan yang tampak baru, sementara kualitas konstruksi dan pertanggungjawaban penggunaannya justru menyisakan persoalan.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan penggunaan baja ringan bekas dan persoalan penerapan K3 masih memerlukan verifikasi teknis serta klarifikasi pihak terkait. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi P2SP, kepala sekolah, maupun instansi berwenang demi pemberitaan yang berimbang dan akuntabel.
CATATAN REDAKSI: Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers terhadap penggunaan anggaran negara. Seluruh dugaan tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, dokumen pendukung, dan klarifikasi pihak terkait dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
(Redaksi)
