ENAM HARI LAPORAN PENGANIAYAAN DI POLSEK KRAMAT WATU TANPA SP2HP, TIGA MEDIA DESAK KAPOLRI TURUN TANGAN: JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERGERUS!

KRAMAT WATU | Tnipolrinews.com —
Penanganan laporan dugaan penganiayaan di Jalan Lingkar Selatan, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan. Enam hari sejak dilaporkan, korban mengaku belum menerima SP2HP maupun informasi perkembangan penanganan perkara.
Laporan tersebut tercatat dengan nomor STTLP/174/XI/RES.1.6./2026/RESKRIM, tertanggal 12 November 2026. Hingga 18 November 2026, korban menyatakan belum memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai perkembangan penanganan laporan yang disampaikan kepada Polsek Kramat Watu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepolisian. Sebab, masyarakat yang datang melapor bukan sekadar membutuhkan penerimaan laporan, melainkan juga kepastian bahwa pengaduannya ditindaklanjuti secara profesional.
Perkara ini kini mendapat pengawalan tiga media, yakni BantenReformasi.com, KopiTV.id, dan Tribuncakranews.com. Ketiganya menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sampai korban memperoleh kejelasan penanganan perkara.
Berdasarkan keterangan korban, dirinya telah memenuhi permintaan memberikan keterangan kepada petugas serta menyerahkan bukti hasil pemeriksaan medis atau visum. Korban mengaku bersikap kooperatif dan siap memberikan informasi tambahan apabila diperlukan penyidik.
Namun, hingga memasuki hari keenam, korban mengaku belum menerima SP2HP maupun penjelasan resmi mengenai tahapan penanganan laporan. Keadaan tersebut menimbulkan keresahan, terlebih karena korban menginginkan kepastian hukum dan perlindungan keamanan.
Dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik diwajibkan memberikan SP2HP secara berkala kepada pelapor. Karena itu, perkembangan administrasi dan penanganan perkara perlu dijelaskan secara transparan kepada korban.
Tim media melalui awak media Iswandi telah berupaya meminta konfirmasi kepada Polsek Kramat Watu terkait perkembangan laporan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian.
Belum adanya jawaban resmi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh petugas. Namun, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat tidak terus bertanya mengenai keseriusan penanganan laporan yang telah diterima.
Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Iswandi, bersama tim media pengawal menyatakan akan terus mengawasi perkembangan perkara. Mereka meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka dan memastikan laporan korban diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kami akan terus mengawal laporan ini sejak 12 November sampai ada kejelasan. Jangan sampai masyarakat yang sudah berani melapor justru kehilangan kepercayaan karena tidak memperoleh informasi perkembangan penanganan perkara,” tegas perwakilan awak media.
Tiga media tersebut meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Pengawasan pimpinan diperlukan untuk memastikan pelayanan kepolisian berjalan profesional, transparan, dan tidak mengabaikan hak masyarakat pencari keadilan.
Desakan juga ditujukan kepada Kapolda Banten dan Kapolres Serang agar melakukan evaluasi terhadap pelayanan penyidikan di Polsek Kramat Watu. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, tindakan korektif harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Propam Mabes Polri dan Propam Polda Banten juga diminta menelaah pengaduan tersebut apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin atau kode etik. Pemeriksaan harus berdasarkan bukti, objektif, dan memberikan kesempatan klarifikasi kepada petugas terkait.
Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran yang terbukti, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, apabila seluruh prosedur telah dijalankan, kepolisian perlu menyampaikan penjelasan disertai bukti administrasi agar persoalan tidak berkembang menjadi spekulasi.
Kepada Kapolres Serang dan Kapolsek Kramat Watu, masyarakat meminta agar persoalan ini segera memperoleh perhatian. Penerbitan SP2HP, penjelasan perkembangan penyidikan, serta kepastian tindak lanjut merupakan hal mendasar yang dinantikan korban.
Tiga media juga meminta Polda Banten mengevaluasi kemungkinan supervisi atau pengambilalihan penanganan perkara apabila ditemukan alasan hukum dan kebutuhan penyidikan. Langkah tersebut diharapkan menjamin objektivitas sekaligus mencegah berlarut-larutnya ketidakpastian bagi korban.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai selembar surat pemberitahuan. Lebih jauh, perkara tersebut menyangkut hak pelapor memperoleh informasi, tanggung jawab aparat dalam pelayanan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya mengharapkan laporan diproses secara profesional, bukti diperiksa secara objektif, pihak-pihak terkait dimintai keterangan, dan setiap perkembangan disampaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERGERUS!
Polsek merupakan salah satu pintu pertama masyarakat mencari perlindungan dan keadilan. Karena itu, setiap laporan warga harus ditangani secara sungguh-sungguh, bukan sekadar diterima kemudian dibiarkan tanpa informasi yang jelas.
Tiga media pengawal menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional. Mereka berharap Kapolri, Kapolda Banten, dan Kapolres Serang memastikan laporan tersebut memperoleh penanganan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum.
CATATAN REDAKSI, ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DAN HAK JAWAB:
Berita ini disusun berdasarkan keterangan korban, dokumen tanda terima laporan, serta pernyataan tim media yang melakukan pengawalan. Seluruh dugaan dan penilaian dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Redaksi menegaskan bahwa belum diterimanya SP2HP berdasarkan pengakuan korban bukan bukti otomatis bahwa penyidik melakukan pelanggaran. Penilaian mengenai kepatuhan prosedur memerlukan pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak kepolisian.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kapolri, Kapolda Banten, Kapolres Serang, Kapolsek Kramat Watu, serta pihak-pihak terkait.
Redaksi telah berupaya melakukan konfirmasi melalui awak media Iswandi. Apabila terdapat keterangan, klarifikasi, atau dokumen pendukung dari pihak kepolisian, redaksi siap memuatnya secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan jurnalistik.
(TIM REDAKSI)
