November 19, 2026

GWI-DPC PESAWARAN SIAPKAN LAPORAN KHUSUS KE INSPEKTORAT! DUGAAN PENYIMPANGAN DOKUMEN SK KADUS SINAR JAYA DIMINTA DIBONGKAR

0

PESAWARAN, Tnipolrinews.com |

(19 November 2026) — Polemik pengangkatan Kepala Dusun (Kadus) Sinar Jaya, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, memasuki babak baru. Gabungan Wartawan Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (GWI-DPC) Kabupaten Pesawaran mengambil langkah serius dengan menyiapkan laporan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran.

Langkah tersebut menyusul pemberitaan mengenai pengakuan Kepala Desa Paya, Zainulloh, terkait dugaan penggunaan dokumen milik anak kandung Nurkolis dalam berkas administrasi pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya. Pengakuan itu dinilai menjadi informasi awal yang harus diuji melalui pemeriksaan institusional.

Dalam pemberitaan Tnipolrinews.com pada 15 November 2026, Zainulloh disebut memberikan keterangan kepada awak media pada 10 November 2026. Pokok keterangannya menyangkut penyertaan dokumen anak kandung Nurkolis ketika pembaruan administrasi dilakukan pada 2024.

Persoalan tersebut menjadi sorotan karena menyangkut persyaratan usia, keabsahan identitas, serta prosedur pengangkatan perangkat desa. Apabila dugaan penggunaan dokumen milik orang lain terbukti, persoalan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif dan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua GWI-DPC Kabupaten Pesawaran, Nasoba, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebatas pengakuan dalam pemberitaan. Inspektorat harus turun tangan memeriksa dokumen asli, menelusuri proses administrasi, serta menguji legalitas Surat Keputusan pengangkatan Nurkolis.

Melalui surat bernomor …/GWI-DPC/PSW/XI/2026 tertanggal 19 November 2026, GWI-DPC Pesawaran meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan khusus atau mekanisme pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap seluruh proses pengangkatan Kadus Sinar Jaya, termasuk pembaruan berkas administrasi tahun 2024.

GWI juga meminta klarifikasi langsung dari Kepala Desa Paya, Zainulloh, mengenai pernyataannya tersebut. Selain itu, mantan Camat Padang Cermin, Asnawi Mahadaka, diminta memberikan penjelasan terkait konsultasi administrasi yang disebut berlangsung ketika proses pembaruan dokumen dilakukan.

Tidak hanya memeriksa kelengkapan berkas, Inspektorat juga diminta menelusuri kemungkinan kelalaian pengawasan, penyalahgunaan kewenangan, maupun pelanggaran administrasi oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengangkatan tersebut.

GWI-DPC Pesawaran turut mendesak agar keabsahan SK Kadus Sinar Jaya dievaluasi apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, hasil pemeriksaan diharapkan diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Nasoba menegaskan, laporan tersebut bukan upaya menghakimi pihak tertentu, melainkan bentuk kontrol sosial dan dorongan terhadap transparansi pemerintahan desa. Menurutnya, jabatan perangkat desa harus diperoleh melalui prosedur yang sah, persyaratan yang benar, serta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

GWI-DPC Pesawaran berharap Inspektorat Kabupaten Pesawaran tidak sekadar menerima laporan sebagai formalitas administratif. Pemeriksaan yang objektif, menyeluruh, dan transparan diperlukan untuk menjawab polemik yang berkembang sekaligus memastikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Paya tetap terjaga.

( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *