POLEMIK DUGAAN DOKUMEN ANAK DALAM PENGANGKATAN KADUS SINAR JAYA MEMANAS! INSPEKTORAT DAN APH DITUJU, LAPORAN TENGAH DISIAPKAN

PESAWARAN, Tnipolrinews.com |
( 20/11/2026 ) — Polemik dugaan masuknya dokumen anak dalam berkas pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kini memasuki babak lanjutan. Perkara tersebut dikabarkan siap dibawa ke Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Langkah pelaporan ini disebut sebagai upaya mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap proses administrasi pengangkatan Kepala Dusun Sinar Jaya, menyusul pernyataan Kepala Desa Paya, Zainulloh, yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Dugaan tersebut dinilai tidak semestinya berhenti pada polemik pemberitaan.
Sorotan utama tertuju pada dokumen yang diduga mencantumkan identitas anak dalam rangkaian berkas administrasi pengangkatan Kepala Dusun. Persoalan ini menuntut kejelasan mengenai asal-usul dokumen, fungsi penggunaannya, pihak yang menyerahkan, serta siapa yang melakukan verifikasi sebelum proses pengangkatan berlangsung.
Pihak yang mendorong pelaporan menilai, apabila benar terdapat ketidaksesuaian dokumen persyaratan, maka pemeriksaan tidak cukup hanya mengandalkan klarifikasi lisan. Inspektorat dinilai perlu menelusuri proses administrasi secara objektif, termasuk memeriksa dokumen asli, tahapan seleksi, dan pertanggungjawaban pejabat terkait.
Inspektorat Kabupaten Pesawaran diharapkan tidak sekadar menerima informasi, melainkan melakukan penelaahan serius terhadap dugaan penyimpangan administrasi pemerintahan desa. Sementara APH diminta menilai apakah persoalan tersebut memiliki unsur pelanggaran hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
“Jika dokumen tersebut benar digunakan dalam proses pengangkatan, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana dokumen itu bisa masuk, serta apakah seluruh persyaratan telah diperiksa secara benar. Jangan sampai persoalan ini berhenti tanpa kepastian,” menjadi substansi desakan yang mengemuka.
Di tengah berkembangnya polemik, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari pemeriksaan. Klarifikasi, verifikasi dokumen, dan penelusuran fakta justru menjadi jalan untuk memastikan apakah prosedur telah dijalankan sesuai aturan atau terdapat pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Perkara ini kini menjadi ujian bagi transparansi dan integritas tata kelola pemerintahan Desa Paya. Laporan kepada Inspektorat dan APH diharapkan membuka ruang pemeriksaan yang objektif, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta memastikan setiap dugaan yang berkembang memperoleh jawaban berdasarkan fakta, bukan sekadar pembiaran maupun spekulasi.
TIM REDAKSI
Tnipolrinews.com
