Skandal Renovasi Alun-Alun Kota Serang Rp 48 Miliar: Upah Pekerja Mangkrak, Dominasi Buruh Harian Lepas, dan Desakan Audit Tegas KPK-BPK

SERANG, Tnipolrinews.com –
Proyek renovasi Taman Alun-Alun Kota Serang yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 48.277. 815.000,00 kini menjadi sorotan tajam.
Pasca temuan lapangan pada Jumat (20/11/2026), proyek ini dinilai mangkrak, melanggar prinsip perlindungan tenaga kerja, dan penuh kejanggalan manajerial.
Konfirmasi media berlangsung di lokasi pekerjaanmelibatkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Serang, R. Fabian Rahmawan. Perwakilan PT AJK (Reza) dan pekerja lapangan, Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Iswandi, telah mengungkap pada fakta pekerjaan yang mengejutkan, disinyalir mencederai logika pengadaan barang/jasa pemerintah.
Menanggapi keterlambatan pembayaran upah, perwakilan PT AJK, Reza, mencoba melempar tanggung jawab kepada mandor berinisial Iyan.” Argumen ini gugur secara hukum. Berdasarkan regulasi, tanggung jawab mutlak pembayaran upah dan kesejahteraan pekerja berada di pundak perusahaan pemenang tender, bukan perantara atau mandor.
Fakta di lapangan semakin menguatkan kecurigaan. Saat dikonfirmasi Ketua DPD GWI Iswandi, Reza mengakui PT AJK hanya memiliki 8 (delapan) orang karyawan yang berstatus staf kantor.” Seluruh tenaga kerja lapangan yang rekrutmen secara lepas oleh mandor. Lebih ironis, PT AJK juga disebut merangkap sebagai konsultan pengawas. Dualisme peran ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan lemahnya kontrol kualitas pekerjaan serta keselamatan kerja.
Sistem pengupahan yang diterapkan jauh dari standar kelayakan. Berdasarkan penuturan pekerja bernama Udin, upah tukang ditetapkan Rp150.000/hari dan kernet Rp120.000/hari (lembur Rp20.000/jam).
“Pembayaran dilakukan tunai setiap dua minggu sekali namun tanpa slip gaji, tanpa jaminan BPJS Ketenagakerjaan (khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja), dan hanya bermodalkan alat pelindung diri seadanya.
Akibatnya, upah pekerja yang di tunggakan menumpuk antara 10 hingga 21 hari kerja, memilih menghentikan aksi. Kondisi ini secara nyata melanggar sejumlah payung hukum, antara lain:
1. UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ketenagakerjaan).
2. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
3. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Regulasi tersebut secara eksplisit mewajibkan perusahaan pemenang tender menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat, menjamin keselamatan kerja, membayar upah secara transparan, dan mengikutsertakan pekerja dalam program BPJS.
Ketua DPD GWI Kota Serang, Iswandi, menegaskan bahwa proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak boleh dikelola dengan sistem buruh harian lepas yang minim pengawasan. “Ini adalah uang negara, uang rakyat.
Sangat tidak wajar jika perusahaan pemenang tender hanya mengandalkan staf kantor sementara eksekusi lapangan diserahkan sepenuhnya pada mandor tanpa perlindungan hukum yang jelas,” tegasnya.
Atas dasar temuan tersebut, Ketua GWI mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit forensik dan investigasi menyeluruh.
“Kami tidak sedang berburu dosa atau menuduh secara prematur. Kami menuntut audit menyeluruh. Jika hasilnya bersih, itu akan membuktikan profesionalisme mereka. Namun, jika ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian negara, aparat penegak hukum harus menindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Iswandi.
Menanggapi hal ini, Kabid CK-PUPR Kota Serang berjanji akan melakukan evaluasi mendalam, sementara pihak PT AJK menyatakan komitmennya untuk segera melunasi tunggakan upah pekerja.
( Tim)
