November 21, 2026

KEBERADAAN GERAI KOPI KENANGAN DI WARU SIDOARJO JADI SOROTAN, KELENGKAPAN PERIZINAN DIPERTANYAKAN

0
WhatsApp Image 2026-11-19 at 10.19.34

SIDOARJO – TNI POLRI NEWS – Keberadaan gerai Kopi Kenangan yang berlokasi di Jalan Letjend. S. Parman No. 6, Krajan Kulon, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, menjadi sorotan dan memunculkan sejumlah pertanyaan terkait kelengkapan dokumen perizinan serta pemenuhan standar operasional usaha.

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai pelaku usaha di bidang makanan dan minuman yang beroperasi di tengah masyarakat, gerai tersebut tentunya dituntut untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait persetujuan bangunan, pengelolaan lingkungan, penggunaan air, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dan perlu diklarifikasi meliputi:

  1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – Apakah bangunan yang digunakan sebagai gerai usaha telah memiliki PBG sesuai peruntukan dan ketentuan tata bangunan yang berlaku?
  2. Persetujuan atau perizinan pengelolaan air limbah (IPAL) – Bagaimana sistem pengelolaan limbah cair dari aktivitas operasional gerai tersebut? Apakah telah memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan hidup?
  3. Legalitas penggunaan air – Dari mana sumber air yang digunakan untuk kegiatan operasional, serta apakah pemanfaatannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku?
  4. Food Hygiene (Higiene Sanitasi Pangan) – Apakah fasilitas, peralatan, lingkungan, serta proses pengolahan dan penyajian produk telah memenuhi standar higiene sanitasi?
  5. Food Safety (Keamanan Pangan) – Bagaimana pengawasan terhadap bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian produk untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen?
  6. Sertifikasi Halal – Apakah produk yang dipasarkan telah memiliki sertifikat halal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau telah memenuhi ketentuan tahapan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku?

JANGAN SAMPAI KEPATUHAN HANYA MENJADI FORMALITAS

Pertanyaan mengenai perizinan dan standar operasional tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait. Sebab, legalitas sebuah usaha bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menjamin keselamatan konsumen, perlindungan lingkungan, serta kepastian hukum.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan, seperti dinas perizinan, dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya, diharapkan dapat melakukan pengecekan serta verifikasi secara objektif terhadap kelengkapan dokumen dan kondisi faktual di lapangan.

Jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, tentu hal tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, pemerintah harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI PIHAK KOPI KENANGAN

Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, pihak manajemen Kopi Kenangan juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi.

Publik berhak mengetahui apakah gerai tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan, bagaimana sistem pengelolaan limbahnya, standar higiene dan keamanan pangan yang diterapkan, serta bagaimana pemenuhan kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang dipasarkan.

Hingga terdapat hasil verifikasi resmi, pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan tersebut harus tetap ditempatkan sebagai hal yang memerlukan klarifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.

TRANSPARANSI ADALAH KUNCI

Pada akhirnya, yang menjadi kepentingan utama bukanlah semata-mata keberadaan sebuah gerai atau nama besar perusahaan yang menjalankan usaha, melainkan kepastian bahwa setiap kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi.

Jangan sampai kepatuhan terhadap perizinan, perlindungan lingkungan, higiene sanitasi, keamanan pangan, dan sertifikasi halal hanya menjadi formalitas di atas kertas.

Masyarakat membutuhkan kepastian, pemerintah dituntut menjalankan fungsi pengawasan, dan pelaku usaha berkewajiban menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum.

Sebab, sebesar apa pun sebuah merek usaha, tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku.

 

// Arif Garuda//

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *