PENGAKUAN KADES PAYA SOAL PENYIASATAN USIA NURKOLIS MENGGUNCANG! GWI-DPC PESAWARAN SEGERA LAPORKAN KE INSPEKTORAT DAN APH

PESAWARAN, Tnipolrinews.com |
( 21/11/2026 ) — Polemik pengangkatan Nurkolis sebagai Kepala Dusun (Kadus) Sinar Jaya, Desa Paya, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, kian memanas. Rekaman pernyataan Kepala Desa Zainulloh membuka pertanyaan serius mengenai persyaratan usia dan administrasi pengangkatan perangkat desa tersebut.
Persoalan ini bukan lagi sekadar desas-desus di tengah masyarakat. Keterangan Zainulloh yang disampaikan langsung di hadapan awak media pada Selasa, 10 November 2026, justru memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar yang menuntut pemeriksaan terbuka dan pertanggungjawaban administratif.
Dalam rekaman wawancara, Zainulloh mengungkapkan bahwa Nurkolis memperoleh ijazah Paket C sekitar 2024, meskipun ia menyebut tidak sepenuhnya mengingat waktunya. Setelah itu, menurut ceritanya, Nurkolis menanyakan bagaimana kelanjutan proses pengangkatannya.
Zainulloh kemudian memaparkan persoalan usia. Ia menyatakan, menurut pemahamannya saat itu, kelahiran 1984 memenuhi persyaratan, sedangkan kelahiran 1981, 1982, dan 1983 tidak dapat mencalonkan diri sebagai aparatur desa. Pernyataan ini harus diuji berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku.
Yang menjadi sorotan, setelah membicarakan kendala usia tersebut, Zainulloh menyebut nama Reni. Ia mengaku membutuhkan tenaga kerja, kemudian memanggil Reni dan menanyakan kesediaannya untuk bekerja. Reni disebut menyatakan bersedia.
Keterangan tersebut menimbulkan pertanyaan tajam: apa sebenarnya posisi Reni dalam proses pengangkatan Nurkolis? Apakah namanya hanya berkaitan dengan pekerjaan, atau terdapat dokumen identitas yang digunakan dalam administrasi pencalonan? Jawabannya harus dibuka melalui pemeriksaan berkas asli.
Zainulloh juga menceritakan bahwa dirinya pernah meminta pertimbangan Camat. Dalam rekaman, ia menyebut Camat menyatakan tidak dapat membuat persyaratan baru. Namun, keterangan mengenai konsultasi tersebut harus dikonfirmasi langsung kepada Camat agar tidak menjadi klaim sepihak.
Sorotan semakin menguat ketika Zainulloh menjelaskan persoalan gaji. Ia menyatakan Nurkolis tidak menerima gaji secara langsung, bahkan menyebut, “sampai detik ini lima rupiah Nurkolis itu tidak dapat gajih sama sekali.” Menurut keterangannya, gaji masuk ke ATM anaknya.
Pernyataan mengenai alur penggajian ini tidak boleh dianggap sepele. Inspektorat perlu memeriksa siapa yang secara administratif tercatat sebagai penerima gaji, rekening tujuan pembayaran, dasar pencairan, serta siapa sesungguhnya yang menjalankan tugas sebagai Kepala Dusun.
Zainulloh turut menyinggung biaya kuliah Reni. Dalam rekaman, ia menyebut Nurkolis bekerja untuk membiayai kuliahnya Reni, sementara uang tersebut disebut diambil anaknya untuk keperluan pendidikan. Hubungan keterangan ini dengan proses administrasi pengangkatan perlu diperjelas.
Rangkaian pernyataan tersebut menghadirkan persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar perbedaan penafsiran administrasi. Jika benar terdapat ketidaksesuaian identitas atau dokumen dalam berkas pengangkatan, maka proses penerbitan SK harus diperiksa secara menyeluruh.
Publik berhak mengetahui siapa yang mengusulkan, siapa yang menyiapkan dokumen, siapa yang memeriksa persyaratan, siapa yang memberikan rekomendasi, dan siapa yang akhirnya menyetujui pengangkatan Nurkolis. Tidak boleh ada mata rantai pemeriksaan yang dibiarkan gelap.
GWI-DPC Kabupaten Pesawaran menegaskan akan segera melaporkan persoalan ini kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan Aparat Penegak Hukum (APH). Langkah tersebut ditempuh agar dugaan penyimpangan tidak berhenti sebagai polemik, melainkan diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
Inspektorat didesak tidak hanya meminta klarifikasi lisan, tetapi memeriksa dokumen persyaratan, identitas calon, berita acara seleksi, rekomendasi Camat, SK pengangkatan, serta administrasi penggajian. Pemeriksaan harus menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, mengatur persyaratan perangkat desa, termasuk ketentuan usia. Penerapannya harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku ketika pengangkatan berlangsung.
Sementara itu, Pasal 49 Undang-Undang Desa mengatur bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati atau Wali Kota. Karena itu, proses konsultasi dan penerbitan SK tidak boleh luput dari pemeriksaan.
Apabila pemeriksaan menemukan dokumen palsu atau surat berisi keterangan tidak benar yang digunakan seolah-olah benar, aparat dapat menilai kemungkinan penerapan Pasal 391 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai unsur dan waktu perbuatannya.
Pasal 394 KUHP juga dapat ditelaah apabila ditemukan permintaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut harus didasarkan pada bukti dan terpenuhinya seluruh unsur hukum, bukan semata-mata karena nama anak disebut dalam proses administrasi.
GWI-DPC Pesawaran menilai persoalan ini tidak boleh diselesaikan dengan penjelasan yang menggantung. Rekaman wawancara Zainulloh, transkrip percakapan, dokumen pengangkatan, dan bukti pembayaran harus diuji secara objektif agar fakta sebenarnya tidak tertutup oleh pernyataan sepihak.
Konfirmasi dan hak jawab tetap harus diberikan kepada Zainulloh, Nurkolis, Reni, Camat, serta pihak lain yang mengetahui proses pengangkatan. Namun, keterbukaan informasi dan pemeriksaan dokumen merupakan kewajiban penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai aturan.
Hingga berita ini disusun, belum ada kesimpulan resmi bahwa pemalsuan atau tindak pidana telah terjadi. Meski demikian, pernyataan yang terekam telah memunculkan pertanyaan serius yang patut dijawab melalui pemeriksaan Inspektorat dan APH secara transparan, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.
(RED)
