Aktivis Muda Banyuwangi Geram, Audiensi Bantuan Sosial dengan Dinsos Berujung Kekecewaan Mendalam
BANYUWANGI, tnipolrinews.com – Kekecewaan mendalam dirasakan M. Anas, seorang aktivis muda Banyuwangi, atas respons Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banyuwangi terkait aduan warga mengenai bantuan sosial. Undangan audiensi yang diajukannya sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat mengenai perubahan data desil penerima bantuan, berakhir mengecewakan akibat ketidakhadiran Kepala Dinas.
Senen, 1-12-2025.
Perubahan data desil dari 2 menjadi 6 menjadi isu utama yang disoroti. Perubahan ini dinilai berdampak signifikan terhadap kelayakan warga menerima bantuan sosial. Desil merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, di mana desil 1 adalah kelompok keluarga dengan kondisi ekonomi terendah, dan desil 10 adalah kelompok dengan kondisi ekonomi tertinggi. Pergeseran desil ini menimbulkan kekhawatiran hilangnya hak warga yang sebelumnya memenuhi syarat menerima bantuan.
Audiensi ini diharapkan menjadi forum penting bagi aktivis untuk menyampaikan aspirasi, temuan lapangan, serta data warga yang terdampak langsung perubahan data desil. Diharapkan pula Dinsos Banyuwangi memberikan penjelasan transparan dan komprehensif mengenai mekanisme perubahan data desil, dasar pengambilan keputusan, serta solusi konkret bagi warga yang terancam kehilangan hak atas bantuan sosial.
Isu ini menjadi perhatian publik karena menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan yang bergantung pada bantuan pemerintah. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial menjadi kunci utama untuk memastikan bantuan tepat sasaran, tidak ada warga yang terlewatkan, dan tidak ada indikasi penyimpangan atau praktik korupsi.
Surat undangan audiensi telah dilayangkan, menetapkan Senin, 1 Desember 2025, pukul 07.30 WIB sebagai waktu pertemuan. Namun, harapan berdialog langsung dengan pengambil kebijakan pupus karena Kepala Dinas Sosial tidak hadir tanpa pemberitahuan yang jelas. Ketidakhadiran ini memicu reaksi keras dari aktivis.
“Kepala Dinas tidak profesional! Lebih mementingkan agenda seremonial yang tidak berdampak langsung pada masyarakat, daripada mendengarkan keluhan warga yang kesulitan. Ini sangat mengecewakan,” tegas aktivis tersebut dengan nada geram.
Pertemuan tersebut akhirnya dihadiri perwakilan Dinsos, yakni bagian penyuluh sosial yang diwakili Said. Namun, kehadiran perwakilan ini tidak mampu meredakan kekecewaan aktivis. Agenda audiensi yang telah disusun matang, dengan harapan dapat berdiskusi langsung dengan pembuat kebijakan, menjadi sia-sia karena ketidakhadiran Kepala Dinas.
Kekecewaan ini menjadi simbol permasalahan yang lebih besar, yakni kurangnya responsivitas pemerintah terhadap keluhan masyarakat, khususnya terkait isu krusial seperti bantuan sosial. Diharapkan, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, serta senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat.
Gelombang keluhan masyarakat yang terus bermunculan di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Banyuwangi menjadi cermin реаlitаs bahwa penyaluran bantuan sosial belum sepenuhnya optimal. Jangan sampai kekecewaan ini memicu aksi demonstrasi dari masyarakat di seluruh Banyuwangi.
Saya memahami betul kekecewaan yang dirasakan masyarakat. Semoga kejadian ini menjadi titik balik bagi perbaikan sistem pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial di Banyuwangi. Jangan menyerah untuk terus menyuarakan kebenaran dan membela hak-hak masyarakat yang membutuhkan.
(Mustakim & suyono)
