BPJS PBI APBN Dinonaktifkan, DPRD Pesawaran Minta Dinsos Bergerak Cepat
Pesawaran, Tnipolrinews.com |
4 Februari 2026 — Pemerintah pusat mulai bulan ini secara serentak menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN bagi masyarakat yang masuk kategori ekonomi di atas desil 4. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada sebagian warga di Kabupaten Pesawaran.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Nursasongko, meminta Dinas Sosial setempat segera mengambil langkah cepat untuk merespons dampak kebijakan tersebut di tingkat daerah.
Yulian menekankan pentingnya sosialisasi secepat mungkin kepada masyarakat penerima manfaat yang dinonaktifkan agar memahami kondisi terkini, termasuk alasan penonaktifan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Selain sosialisasi, Dinas Sosial juga diminta menghadirkan solusi konkret dengan memfasilitasi masyarakat terdampak, terutama dalam hal pendampingan dan penjelasan terkait opsi kepesertaan atau mekanisme lanjutan yang dapat ditempuh.
Menurut Yulian, penjelasan yang gamblang dan terbuka sangat dibutuhkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan maupun keresahan di tengah masyarakat, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.
Ia juga menyoroti kinerja Dinas Sosial Pesawaran yang selama ini dinilai kurang responsif dalam menangani persoalan sosial. Ke depan, Yulian berharap Dinas Sosial dapat lebih sigap, profesional, dan proaktif dalam melindungi hak dasar masyarakat.
( Sigit Muharso )
