Darlian Pone Anugerah Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto adalah Langkah Tepat
TNIPOLRINEWS.COM –
Bandar Lampung – Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Darlian Pone, S.H., S.E., M.M., yang juga menjabat sebagai Ketua PD AMPG Provinsi Lampung, meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua, Jenderal Besar TNI (Purn) H.M. Soeharto.
Dukungan ini didasari oleh keyakinan Darlian Pone atas sejarah panjang pengabdian Jenderal Besar TNI (Purn) H.M. Soeharto kepada bangsa dan negara Indonesia. Menurutnya, sudah saatnya bangsa Indonesia memberikan penghormatan yang pantas kepada almarhum Presiden RI Jenderal Besar TNI (Purn) H.M. Soeharto atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa.
“Sosok almarhum Jenderal Besar TNI (Purn) H. M Soeharto tidak hanya dikenal sebagai Bapak Pembangunan, tetapi juga merupakan pejuang kemerdekaan yang menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman ideologi komunisme. Beliau menggagalkan gerakan PKI yang saat itu berupaya menggantikan dasar negara Pancasila, sekaligus meletakkan dasar pembangunan nasional yang kokoh sehingga telah membawa jutaan rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Jasanya terhadap bangsa ini harus kita akui dan tidak bisa terhapus,” kata Darlian Pone pada Sabtu (8/11/2025).
Darlian Pone, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Bela Negara FKPPI Provinsi Lampung, menegaskan bahwa pemerintah memiliki dasar moral dan sejarah yang kuat serta jelas untuk memberikan penghargaan negara kepada Presiden kedua Jenderal Besar TNI (Purn) H. M Soeharto. Menurutnya, kriteria sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah dipenuhi oleh mantan Presiden Soeharto.
“Pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Bapak Soeharto bukan semata penghormatan secara simbolis, akan tetapi bentuk pengakuan nyata negara atas pengabdian dan jasa besar seorang pemimpin yang membangun bangsa lebih maju ke depan. Dengan dasar hukum yang kuat dan bukti pengabdian yang luar biasa mulai dari perjuangan di masa revolusi, keberanian menumpas PKI sampai keberhasilan membangun bangsa, warisan infrastruktur Beliau menjadi pondasi yang masih dimanfaatkan sampai saat ini. Hari ini kita masih terus menggunakan dan menikmati hasil kerja kerasnya, beliau memenuhi semua kriteria sebagai pahlawan nasional sebagaimana tercantum pada UU nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan,” jelas Darlian Pone.
Sebagai Ketua PD AMPG Provinsi Lampung yang juga Kepala Badan Bela Negara FKPPI Provinsi Lampung, Darlian Pone mengajak seluruh generasi muda dan lapisan masyarakat untuk meneladani semangat juang kepemimpinan Jenderal Besar TNI (Purn) H. M Soeharto. Sosok yang biasa disapa Bung Pone ini menambahkan bahwa dengan mengakui jasa tokoh bangsa seperti Bapak Soeharto, kita menghargai jasa pendahulu dalam pengabdian bagi bangsa dan negara.
“Beliau menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan semangat bela negara yang tinggi. Semangat itu sejalan dengan komitmen kami di FKPPI untuk turut menjaga keutuhan NKRI dan menanamkan nilai cinta tanah air di kalangan generasi muda. Negara besar adalah negara yang menghargai jasa para pemimpinnya. Sudah saatnya bangsa ini memberikan pengakuan dan anugerah resmi kepada Jenderal Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto sebagai pahlawan nasional,” pungkas Darlian Pone.
Pernyataan Darlian Pone ini mencerminkan pandangan yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat Indonesia mengenai perlunya rekognisi atas jasa-jasa Soeharto. Meskipun Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari tiga dekade dengan berbagai kontroversi, termasuk isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), banyak yang mengakui kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto bukan hal baru dan selalu memicu perdebatan. Pendukung Soeharto berpendapat bahwa kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, dan stabilitas nasional tidak dapat diabaikan. Di sisi lain, para kritikus menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik KKN yang merajalela selama masa pemerintahannya.
Penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dalam mengevaluasi kepemimpinan Soeharto. Sejarah mencatat bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna, dan setiap tokoh memiliki sisi positif dan negatif. Pemberian gelar pahlawan nasional harus didasarkan pada evaluasi yang komprehensif dan objektif atas seluruh aspek kepemimpinan dan dampaknya bagi bangsa dan negara.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini akan menjadi sangat signifikan. Sebagai seorang tokoh yang memiliki latar belakang militer dan pernah menjadi bagian dari pemerintahan Soeharto, pandangan Prabowo terhadap Soeharto tentu memiliki bobot tersendiri. Keputusan ini juga akan mencerminkan bagaimana bangsa Indonesia memandang sejarahnya dan bagaimana kita memilih untuk menghormati para pemimpin kita.
(N.Heriyadi)
