Diduga Ancam Wartawan, Ketua Komisi DPRD Lampung Selatan Tuai Kecaman

Tnipolrinews.com |
Lampung Selatan — Insiden yang sangat disesalkan menimpa seorang wartawan dari JCNEWS.id saat menjalankan tugas jurnalistiknya dalam meliput kegiatan pemantauan proyek pembangunan jalan di Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, pada hari Kamis, 6 November 2025. Yuti Rama Yanti, Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, diduga keras telah melakukan perampasan telepon genggam (HP) milik wartawan tersebut. Selain itu, yang bersangkutan juga dituduh melontarkan ancaman dengan nada tinggi di lokasi proyek.
Menurut penuturan Andarmin, wartawan JCNEWS.id yang juga menjabat sebagai Bendahara Forum Pers Independen Indonesia (FPII), insiden ini bermula ketika sejumlah jurnalis sedang melakukan peliputan kegiatan pemantauan proyek jalan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Lampung Selatan. Secara tiba-tiba, Yuti Rama Yanti menghampiri Andarmin dengan nada suara yang tinggi dan langsung mengambil paksa ponsel miliknya. Bahkan, menurut saksi mata, Yuti Rama Yanti sempat berupaya untuk membanting telepon genggam tersebut.
“Beliau (Yuti Rama Yanti) sangat marah, merampas HP saya, dan mempertanyakan maksud saya dalam membuat berita terkait pembangunan jalan di Palas. Dengan nada tinggi, beliau mengatakan, ‘Saya ini anggota DPRD, tentu saja lebih tahu segalanya dari kamu!’,” ungkap Andarmin, menirukan perkataan Yuti Rama Yanti saat kejadian.
Tidak hanya itu, Yuti Rama Yanti juga dituduh telah melontarkan kalimat ancaman yang membuat wartawan tersebut merasa terintimidasi. “Beliau sempat mengatakan, ‘Awas nanti kamu!’ — Saya langsung bertanya apa maksudnya dengan ancaman tersebut. Suasana menjadi sangat tegang, dan situasi baru mereda setelah dilerai oleh anggota DPRD lainnya, yaitu Bapak Muslim dari Fraksi Golkar,” imbuhnya.
Andarmin sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan tersebut. Menurutnya, tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat. Ia menilai bahwa tindakan tersebut justru mengindikasikan adanya keberpihakan kepada pihak kontraktor pelaksana proyek, dan bukan kepada kepentingan masyarakat luas.
“Ini adalah tindakan yang sangat disayangkan, terlebih lagi beliau berasal dari Partai Gerindra. Padahal, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto, selalu menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok negeri. Namun, di lapangan, justru wartawan yang menjalankan fungsi pengawasan malah mendapatkan perlakuan intimidasi,” tegasnya dengan nada kecewa. (N.Heriyadi)