Juni 24, 2025

GELOMBANG PROTES NELAYAN ERETEN INDRAMAYU TOLAK SPKP DESAK KKP CABUT ATURAN

0

TNI-POLRI NEWS.COM – (Indramayu Jawa barat ) laporan kaperwil jawa barat di lokasi demo nelayan desa eretan wetan kabupaten indramayu,bentuk protes nelayan minta cabut aturan SPKP ke KPP  sangat besar

dampak dari kebijaksanan tersebut sangat memberat kan Nelayan dalam bentuk SPKP Nelayan cumi desa eretan mendesak pemerintah bidang kelautan untuk mencabut SPKP

_Indramayu – Selasa 15 April 2025 Serikat Nelayan Cumi (SNC) Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 15 April 2025, mulai pukul 08.00 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Eretan Wetan.

Ketua SNC Eretan, Roedi, kepada MCB menyampaikan bahwa ratusan nelayan akan terlibat dalam aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan yang dinilai memberatkan nelayan.

“Kami dari Serikat Nelayan Cumi (SNC) menolak pemberlakuan pemasangan VMS karena hal itu hanya menambah beban operasional nelayan. Kami sudah menyuarakan penolakan ini, namun tidak ada tanggapan. Oleh karenanya, kami akan menggelar demo

Kami dari Serikat Nelayan Cumi (SNC) menolak pemberlakuan pemasangan VMS karena hal itu hanya menambah beban operasional nelayan. Kami sudah menyuarakan penolakan ini, namun tidak ada tanggapan. Oleh karenanya, kami akan menggelar demo besar-besaran untuk menyuarakan lebih keras tuntutan tersebut,” tegas Roedi.

Ia menambahkan bahwa kebutuhan utama nelayan bukanlah perangkat pemantau, melainkan kemudahan dalam mendapatkan izin melaut.

“Kita ini nelayan butuh melaut dan mencari nafkah untuk keluarga, tidak butuh VMS. Kita butuh melaut dengan aman, butuh izin SLO serta izin SIB segera diturunkan,” sambungnya.

Menurut Roedi, VMS tidak memberikan manfaat signifikan bagi para nelayan. Bahkan ia menilai sistem tersebut bisa menjadi alat pembatasan ruang gerak nelayan yang justru telah memberikan kontribusi kepada negara.

“Nelayan sudah berkontribusi terhadap PNBP untuk negara, tetapi kenapa masih dipersulit dengan pemasangan VMS? Oleh karena itu, kami mendesak kepada Menteri KKP untuk membatalkan kebijakan tersebut dan kami berharap Presiden Prabowo juga mendengar jeritan nelayan ini,” pungkas Roedi.

Sementara itu, nelayan Cumi Eretan menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan tetap dilangsungkan sesuai rencana, sebagai bentuk perlawanan atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kehidupan nelayan kecil.(**)

 

laporan .Kaperwil jawa barat

reporter
Wardono Hasan saputra,s.e ( red. Kaperwil jawabarat )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *