GMB Siap Kawal Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto, Kyai Asep: Hanya Kerikil Kecil
TNIPOLRINEWS.COM
Mojokerto – Ketua Gerakan Mojokerto Bersatu (GMB) Herianto menyatakan komitmennya untuk mendukung sekaligus mengawal proses pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto atau Kantor Bupati Mojokerto yang saat ini masih dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Mojokerto.
Pernyataan tersebut disampaikan Herianto dalam kegiatan yang digelar di aula serbaguna kawasan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa GMB siap berada di garda depan untuk memastikan proses pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto dapat berjalan hingga terealisasi.
“GMB siap mendukung dan mengawal hingga proses pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto atau Kantor Bupati Mojokerto dapat terwujud dengan baik,” ujar Herianto.
Diketahui, GMB merupakan gabungan dari berbagai unsur organisasi dan elemen masyarakat, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), LSM, tokoh adat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), hingga sejumlah insan media.
Meski demikian, rencana besar Pemerintah Kabupaten Mojokerto tersebut hingga kini masih menghadapi sejumlah dinamika di tingkat legislatif. Pasalnya, agenda pemindahan ibu kota kabupaten tersebut masih menunggu pengesahan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto.
Di kalangan politik, wacana pemindahan Kantor Bupati Mojokerto atau yang dikenal dengan Pendopo Kabupaten Mojokerto dari wilayah Kota Mojokerto menuju Mojosari juga mulai menjadi perbincangan hangat.
Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Mojokerto, beredar kabar dua fraksi yang belum sepenuhnya menyatakan persetujuannya terhadap rencana tersebut, yakni Fraksi PKB dan Fraksi PKS.
Terlebih lagi, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto saat ini dipegang oleh Ayni Zuroh dari Fraksi PKB, sehingga keputusan politik fraksi tersebut dinilai masih memiliki pengaruh terhadap hasil rapat paripurna yang akan digelar.
Sementara itu, dalam sambutannya, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim, menyampaikan bahwa dinamika yang terjadi di DPRD merupakan hal yang wajar dalam proses pengambilan keputusan.
Menurutnya, kondisi tersebut hanyalah bagian dari proses untuk memastikan seluruh persyaratan administrasi dan regulasi dapat dipenuhi secara lengkap.
“Bukan menolak, namun diarahkan untuk melengkapi semua persyaratan yang ada agar ke depannya tidak ada polemik terkait pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto,” jelasnya.
Kyai Asep yang juga dikenal sebagai tokoh berpengaruh di kalangan nasional itu menambahkan bahwa berbagai dinamika yang muncul tidak seharusnya menjadi penghalang bagi rencana pembangunan daerah.
Sebagai informasi, Asep Saifuddin Chalim merupakan ayah dari Muhammad Al Barra yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mojokerto. Meski tidak memegang jabatan pemerintahan, Kyai Asep dikenal memiliki pengaruh luas di kalangan tokoh nasional, terbukti dari berbagai kunjungan pejabat tinggi negara, termasuk presiden, wakil presiden, dan para menteri ke pesantren yang diasuhnya.
Di akhir sambutannya, Kyai Asep mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proses tersebut.
“Mari kita berdoa bersama agar proses pemindahan Ibu Kota Kabupaten Mojokerto atau Kantor Bupati Mojokerto dapat segera terealisasi sesuai harapan bersama,” pungkasnya. ( sev cs )
