Kapolda Lampung Turun Langsung Hadir Redam Konflik Lahan Isenpatow Bonow, Polri Tegaskan Solusi Damai dan Berkeadilan

TNIPOLRINEWS.COM
Lampung Tulang Bawang – Negara kembali menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat. Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf, SIK, MH turun langsung memimpin rangkaian rapat koordinasi, audiensi, hingga dialog lapangan terkait konflik pendudukan lahan Rawa Isenpatow Bonow yang berada di areal HGU PT. Indo Lampung Perkasa (ILP), Kamis (15/01/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Presisi Lounge Polres Tulang Bawang ini menjadi langkah strategis Polri bersama Forkopimda dalam meredam konflik agraria yang melibatkan warga tiga Kampung Bakung (Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu), Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang.

Rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar pukul 10.45 WIB dihadiri lengkap unsur pimpinan Polda Lampung, Pemkab Tulang Bawang, TNI, ATR/BPN, Pengadilan Negeri, hingga para kepala OPD terkait.

Dalam paparannya, Kasat Intelkam menjelaskan secara rinci kronologis dan dinamika pendudukan lahan oleh warga. Sementara itu, ATR/BPN Tulang Bawang menegaskan bahwa titik koordinat lahan yang diduduki masuk dalam areal HGU PT. ILP.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa Polri tidak berpihak, namun berpihak pada keadilan dan ketertiban hukum.

“Polri hadir untuk menjadi penengah. Penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara bermartabat, terukur, dan mengedepankan dialog. Tidak boleh ada gesekan, apalagi kekerasan,” tegas Irjen Pol Helfi Assegaf.

Usai rakor, Kapolda Lampung melaksanakan audiensi langsung dengan tiga kepala kampung dan perwakilan masyarakat. Kapolda memberikan ruang penuh bagi masyarakat untuk menyampaikan sejarah dan tuntutan mereka atas lahan Isenpatow Bonow.

“Kami akan memediasi, memverifikasi, dan menelusuri seluruh dokumen yang ada. Bila perlu, kami koordinasikan langsung dengan Kementerian ATR/BPN. Namun selama proses berjalan, kami minta masyarakat menahan diri dan menjaga kamtibmas,” ujar Kapolda.

Komitmen Polri tidak berhenti di ruang rapat. Pukul 14.20 WIB, Kapolda Lampung bersama Forkopimda turun langsung ke lahan Isenpatow Bonow, berdialog dengan sekitar 40 warga yang menduduki lokasi.

“Aspirasi masyarakat kami catat dan tindak lanjuti. Solusi terbaik pasti dicari, namun harus melalui proses hukum yang benar. Kami minta semua pihak menjaga kondusivitas dan tidak terpancing provokasi,” kata Kapolda di hadapan warga.

Kapolda memastikan bahwa: Pengukuran ulang HGU akan dilakukan pada hari Senin, Berkas perpanjangan HGU dari ATR/BPN sedang diverifikasi, Masyarakat dapat ikut memantau proses penyelesaian.

Perwakilan masyarakat Dari 3 kampung Bakung Memberikan Rasa Terimakasih dan menyatakan kepercayaan penuh kepada Kapolda Lampung agar peninjauan lahan dilakukan secara objektif.

“Kami Mengucapkan Rasa Syukur Dan Terimakasih Kepada Bapak Kapolda Yang Mau Terjun Langsung KeLapangan Untuk Mencari Jalan Yang Terbaik Serta Membantu Kami, Memperjuangkan Kami 3 Warga Bakung, Sekali Lagi Kami Ucapkan Terimakasih Kepada Bapak Kapolda” Ungkap Perwakilan Warga Dari 3 kampung Bakung

Akhirnya, masyarakat bersedia meninggalkan lokasi secara bertahap untuk kembali ke kampung masing-masing. Proses evakuasi bertahap dilakukan dengan didampingi petugas Polri dan TNI, yang juga membantu masyarakat membawa barang-barang pribadi yang ada di lokasi pendudukan. Tidak ada bentrokan atau kesulitan selama proses tersebut berlangsung, dan seluruh warga telah kembali ke kampung masing-masing menjelang pukul 14.50 WIB.

Pukul 15.10 WIB, Kapolda Lampung dan rombongan meninggalkan lokasi. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Sebelum meninggalkan area, Kapolda juga memberikan arahan kepada Kanit Polsek Gedung Meneng untuk meningkatkan patroli di sekitar lahan Isenpatow Bonow guna mencegah terjadinya pendudukan kembali atau tindakan yang dapat memicu ketegangan.

Setelah kembali ke Markas Polda Lampung, Kapolda segera membentuk tim khusus penyelesaian konflik lahan Isenpatow Bonow yang terdiri dari unsur hukum, ahli geografi, serta perwakilan dari ATR/BPN Provinsi Lampung. Tim ini diberi mandat untuk menyelesaikan proses verifikasi dokumen dan pengukuran lahan dalam waktu maksimal dua minggu ke depan.

“Tim khusus akan bekerja secara intensif dan transparan. Setiap perkembangan akan kami komunikasikan langsung kepada masyarakat dan pihak terkait agar tidak ada kesalahpahaman yang muncul,” jelas Kapolda dalam rapat evaluasi pasca kegiatan lapangan.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, yang juga terlibat dalam proses ini, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Polda Lampung. Menurutnya, konflik agraria yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini memerlukan pendekatan terpadu dan objektif agar dapat menemukan titik temu yang adil bagi semua pihak.

“Kami siap menyediakan data dan dokumen terkait lahan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang untuk mendukung proses verifikasi. Semoga dengan kehadiran Kapolda yang langsung turun tangan, masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, pihak PT. Indo Lampung Perkasa juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya mediasi yang dilakukan Polri dan Forkopimda. Perwakilan perusahaan menyatakan bahwa mereka siap berkooperasi penuh dalam proses penyelesaian dan terbuka untuk mencari solusi yang saling menguntungkan, selama tetap berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

“Kami menghargai upaya yang dilakukan oleh Kapolda Lampung dan seluruh pihak terkait. PT. ILP memiliki komitmen untuk menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab sosial dan lingkungan, serta siap berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat sekitar,” ungkap perwakilan perusahaan.

“Polri akan terus hadir menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus memastikan penyelesaian konflik agraria berjalan adil, transparan, dan berkeadaban,” pungkas Kapolda Lampung.

Polda Lampung menegaskan, sinergi antara Polri, TNI, Pemda, dan masyarakat menjadi kunci utama agar konflik lahan tidak berulang dan keadilan sosial benar-benar terwujud di Bumi Sai Bumi Nengah Nyappur. Selain itu, Polda juga akan menggelar serangkaian dialog sosial dengan masyarakat di wilayah sekitar lahan yang berpotensi konflik untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa di masa depan. (N.Heriyadi)