Komitmen Komisi D DPRD Pemalang Memastikan Bahwa Perubahan APBD dapat Mempercepat Pelaksanaan Program Prioritas Daerah
PEMALANG, TniPolriNews.com – Komitmen Komisi D DPRD Pemalang dalam mengawal kebijakan fiskal yang adil dan transparan menjadi bagian penting dari proses legislasi daerah, sebagai bentuk tanggung jawab kepada konstituen dan pembangunan Kabupaten Pemalang ke depan.
Dalam hal ini Komisi D DPRD Kabupaten Pemalang menggelar rapat kerja bersama OPD mitra dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D, Sri Hartati, dan berlangsung di ruang rapat lantai 5 Gedung DPRD. Dalam forum tersebut, Komisi D bersama OPD teknis mengevaluasi sejumlah program yang perlu disesuaikan agar arah kebijakan anggaran lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pembahasan berjalan konstruktif, dengan berbagai masukan dari pihak legislatif dan eksekutif guna memastikan bahwa perubahan APBD dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah.
“Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat kerja bersama mitra kerja perangkat daerah, ujar Sri Hartati, pada Jumat (27/7/2025).
Agenda ini merupakan tindak lanjut dari proses evaluasi kebijakan fiskal daerah untuk memastikan bahwa setiap perubahan anggaran mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi D mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam menyusun arah kebijakan anggaran. Dirinya juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan program dengan kondisi terkini di lapangan.
Rapat berjalan kondusif dengan pembahasan menyeluruh terhadap usulan-usulan perubahan dari OPD mitra. Komisi D juga menyoroti pentingnya efektivitas pelaksanaan anggaran, guna menghindari tumpang tindih program maupun realokasi yang tidak tepat sasaran.
“Melalui forum ini, DPRD Pemalang ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan mampu menciptakan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam pemulihan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik”, pungkas Sri Hartati. (Eko B Art).
