Lantik Pejabat Eselon II Ditengah Safari Ramadhan, Bupati Egi Tunjuk Hendry Jadi Plt Kadis Kominfo

Lamsel, Tnipolrinews.com //
Pelantikan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kali ini berlangsung berbeda dari biasanya. Tidak digelar di aula kantor pemerintahan, prosesi pelantikan justru dilaksanakan di sela kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Manarul Islam, Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Selasa (3/3/2026).
Momentum sakral bulan suci Ramadhan dipilih sebagai penanda bahwa jabatan bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada negara tetapi juga kepada Allah SWT.
Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama secara langsung memimpin pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut.
“Hari ini saya secara resmi melantik saudara-saudara pada jabatan yang baru di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Saya percaya saudara-saudara akan menjalankan dan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sesuai dengan peluang yang diberikan kepada saudara-saudara,” tegas Egi dalam sambutannya.
Ia menekankan, bahwa kepercayaan yang diberikan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari langkah strategis memperkuat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Semoga Allah SWT selalu memberikan saudara-saudara petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan amanah ini,” lanjutnya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Drs. Edy Firnandi, M.Si. sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Anton Carmana, S.E sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Anasrullah, S.Sos., M.M. sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yakni Hendry Kurniawan, SH., MM.
Pelantikan yang digelar di tengah rangkaian Safari Ramadhan ini menjadi simbol bahwa reformasi birokrasi di Lampung Selatan tidak boleh lepas dari nilai-nilai spiritual dan moral.
Egi mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar mampu bekerja cepat, responsif, serta menjunjung tinggi integritas.
Menurutnya, masyarakat menuntut pelayanan yang semakin profesional, transparan, dan bebas dari praktik yang mencederai kepercayaan publik. Karena itu, pejabat eselon II dituntut menjadi motor penggerak perubahan di masing-masing perangkat daerah.
“Kita ingin birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Jabatan ini adalah amanah, bukan hak,” pungkasnya di hadapan jamaah dan jajaran Forkopimda yang hadir.
BR