MBG di Pesawaran Jadi Sorotan, Keluhan Siswa dan Wali Murid Muncul di Sejumlah Sekolah
Pesawaran, Tnipolrinews.com –
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi peserta didik di sekolah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka agar mampu mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
Selain menyediakan makanan bergizi, program MBG juga diharapkan menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi harian, peserta didik diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.
Program MBG merupakan bagian dari prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan MBG dilakukan melalui tata kelola yang terstruktur guna memastikan pemenuhan gizi bagi kelompok sasaran, termasuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Dalam pelaksanaannya, program MBG berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan program. Di tingkat daerah, pelaksanaan teknis dilakukan melalui Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana yang bertugas memastikan distribusi makanan berjalan sesuai ketentuan.
Pemerintah juga telah menetapkan kisaran standar pembiayaan dan nilai gizi makanan MBG sesuai jenjang pendidikan. Besaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kalori peserta didik mulai dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK. Anggaran program bersumber dari APBN, APBD, serta sumber sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun demikian, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pesawaran belakangan ini menjadi perhatian publik. Sejumlah siswa dan wali murid dilaporkan menyampaikan keluhan terkait menu makanan yang diterima, yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan harapan maupun standar yang ditetapkan pemerintah. Keluhan tersebut muncul di beberapa sekolah sejak program mulai berjalan.
Informasi mengenai pelaksanaan MBG di Pesawaran juga ramai diberitakan di berbagai media massa serta beredar luas di media sosial. Sejumlah pemberitaan memuat dugaan ketidaksesuaian dalam penyediaan makanan oleh beberapa penyelenggara program di daerah tersebut.
Bahkan, berdasarkan informasi yang beredar, terdapat satuan pelayanan MBG di wilayah Pesawaran yang sempat dihentikan operasionalnya oleh pemerintah setempat karena diduga belum memenuhi ketentuan administrasi maupun teknis yang berlaku. Namun demikian, hal ini masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Menyikapi berbagai perkembangan tersebut, DPRD Kabupaten Pesawaran diketahui telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 18 Februari 2026 dengan menghadirkan sejumlah pengelola dapur MBG. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menekankan pentingnya kepatuhan terhadap administrasi dan koordinasi dalam pelaksanaan program.
DPRD Kabupaten Pesawaran juga menegaskan bahwa unit dapur MBG yang belum memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan yang berlaku tidak diperkenankan untuk beroperasi hingga seluruh persyaratan dilengkapi.
Sementara itu, sejumlah pihak yang melakukan pemantauan sosial menyatakan masih menerima laporan dari siswa maupun wali murid di berbagai sekolah terkait pelaksanaan program MBG. Laporan tersebut menjadi bahan perhatian bagi berbagai pihak guna memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
Pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pesawaran diharapkan dapat terus diperbaiki melalui evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh peserta didik sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Pemberitaan ini akan diperbarui setelah diperoleh klarifikasi resmi dari pihak terkait, termasuk penyelenggara program maupun instansi berwenang.
Penulis : Nasoba
