Paripurna DPRD Jatim, Gubernur Khofifah Sampaikan LKPj Tahun 2025
Surabaya Jatim, Tnipolrinews.com –
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna pada Senin (30/3/2026) dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim, Blegur Prijanggono, bersama jajaran pimpinan dewan lainnya.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta 81 anggota DPRD.
Gubernur Khofifah menyampaikan LKPj sebagai bentuk akuntabilitas publik dan menegaskan pentingnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “LKPj merupakan implementasi kebijakan dan program RKPD 2025,” ujarnya.
Penyampaian LKPj dilakukan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dokumen ini menjadi instrumen evaluasi pembangunan daerah secara menyeluruh. Fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi inklusif berkelanjutan, serta peningkatan layanan dasar.
“Fokus kami adalah pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja,” jelas Khofifah.
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,33 persen sepanjang 2025. Angka tersebut melampaui target RKPD yang ditetapkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 76,13 dengan kualitas hidup membaik. Tingkat pengangguran turun menjadi 3,88 persen.
Indeks gini tercatat 0,369 menunjukkan penurunan ketimpangan. Persentase kemiskinan berada sekitar 9,5 persen. Program tersebut menyentuh masyarakat di 38 kabupaten kota. “Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program Nawa Bhakti Satya,” tegasnya.
Realisasi pendapatan dan belanja daerah melampaui target 2025. Hal ini menunjukkan sinergi kuat antar pemangku kepentingan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini wujud kerja sama dan soliditas semua pihak,” ujar gubernur.
LKPj diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan ke depan. Pemerintah menargetkan pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik lebih baik. (Sonny/Rendra).
