Sinkronasi OPD Pemalang, Efisiensi Anggaran untuk Program Prioritas
TNIPOLRINEWS.COM –
Pemalang, Jawa Tengah – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (OPD) guna meningkatkan anggaran efisiensi guna mendukung program prioritas Bupati Terpilih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Pemalang, Dr. Drs. Moh Sidik, M.Si., pada Jumat (7/3/2025) dalam wawancara dengan awak media di Kantor Bappeda.
Menurut Moh Sidik, setiap program yang dijalankan oleh satu OPD pasti memiliki keterkaitan dengan OPD lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi sektoral agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Harapannya, antar OPD bisa bersinergi dalam menjalankan program. Dengan begitu langkah-langkah pembangunan dapat dipercepat karena adanya dukungan antar sektor. Efisiensi dilakukan di beberapa sub-kegiatan tertentu, seperti rapat koordinasi, serta kebutuhan makan dan minum, sehingga dana dapat dialokasikan lebih optimal,” jelasnya.
Efisiensi ini, lanjutnya, bukan sekedar pemangkasan anggaran, melainkan strategi untuk membiayai program-program prioritas Bupati terpilih, termasuk program 100 hari kerja. Dengan demikian program yang sudah direncanakan sebelumnya tetap berjalan, sementara efisiensi memungkinkan adanya tambahan program baru yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu program sosial yang akan dibiayai melalui efisiensi anggaran adalah santunan kematian bagi masyarakat miskin, khususnya lansia berusia 55 tahun ke atas yang termasuk dalam daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program ini telah dirancang dengan pola yang jelas. Ada dua skema santunan: pertama bantuan langsung senilai Rp3 juta, dan kedua, skema santunan melewati BPJS ketenagakerjaan yang nilainya bisa mencapai lebih dari Rp40 juta,” ujar Moh Sidik.
Untuk skema ketenagakerjaan, Pemkab Pemalang akan mulai membayarkan premi asuransi bagi penerima manfaat pada Mei 2025. Pendaftaran peserta akan dilakukan sebelum pelaksanaan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Selain program santunan kematian, Pemkab Pemalang juga telah menganggarkan Program Layanan Kesejahteraan Sosial (LKS) berupa seragan gratis bagi siswa baru dijenjang PAUD, SD, dan SMP. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat dan memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif.
Di sektor teknologi dan komunikasi, pemerintah daerah juga akan menambah 93 titik Wi-fi gratis yang ditempatkan d ruang-ruang publik, bukan di kantor desa. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses internet bagi masyarakat. Terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan konektivitas.
Sinkronasi antar OPD, optimalisasi efisiensi anggaran, serta berkelanjutan program sosial dan insfrastruktur digital menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Pemalang dalam membangun daerah yang lebih terintegrasi, inovatif dan inklusif.
Melalui pendekatan ini, Pemkab berharap dapat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mempercepat realisasi visi dan misi Bupati terpilih.
Jurnalis: Nurhayadi & Slamet F
