Soroti Perbedaan Bupati dan Wabup, Grib Jaya Ajak Jajaran Pemkab Sidoarjo Bersatu Bangun Daerah
Sidoarjo || TNIPOLRINEWS.COM –
Selasa, 23/9/2025 Ketua Grib Jaya DPC Sidoarjo, Selamet Joko Anggoro, menegaskan bahwa konflik antara kedua pemimpin daerah tersebut jangan sampai mengorbankan masyarakat. Ia menekankan bahwa rakyat Sidoarjo membutuhkan pemimpin yang dapat bekerja sama, bukan yang terus berkonflik.
“Rakyat Sidoarjo butuh pemimpin yang bisa bekerja sama, bukan saling berkonflik,” ujarnya.
Grib Jaya Sidoarjo mendorong Bupati Subandi untuk lebih transparan dalam menjalankan tugasnya. Transparansi ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menghindari spekulasi yang dapat memicu kegaduhan. Mereka juga mengimbau agar bupati dan wakil bupati bisa bekerja sama dengan baik, sebab perbedaan pendapat adalah hal yang wajar.
“Kami juga mengimbau agar bupati dan wakil bupati bisa bekerja sama dengan baik. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tambah Selamet.
Konflik yang terjadi ini dinilai lebih dari sekadar perselisihan pribadi ini adalah masalah sistemik. Selamet Joko Anggoro menyoroti bahwa tindakan mutasi ASN yang dilakukan secara sepihak, seperti yang dilaporkan Mimik Idayana, bukan hanya melanggar etika, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi dan profesionalisme.
Para ASN yang seharusnya fokus melayani masyarakat kini terjebak di tengah tarik-menarik kepentingan.
Selain itu, ia juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik, tidak didiskusikan secara terbuka, bahkan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan. Kondisi ini membuat masyarakat, media, dan lembaga pengawas sulit memantau jalannya pemerintahan.
“Ada banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dengan baik, tidak didiskusikan secara terbuka, bahkan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan,” kata Selamet.
Ia menilai konflik ini mencerminkan kelemahan sistem politik lokal, di mana pasangan kepala daerah dipilih dalam satu paket politik tanpa kesamaan visi dan etos kerja.
Untuk menyelesaikan krisis ini, beberapa pihak didesak untuk mengambil peran aktif. DPRD Sidoarjo diharapkan bisa berperan sebagai mediator dan pengawas. Selamet Joko Anggoro juga menilai bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak boleh berdiam diri dan harus melakukan intervensi struktural. Terakhir, masyarakat dan media diharapkan terus aktif mengawal transparansi dan partisipasi publik sebagai kekuatan yang efektif untuk menekan para pemimpin agar kembali ke jalurnya.
Masyarakat Sidoarjo pantas mendapatkan pemimpin yang bekerja sama demi pelayanan publik yang optimal, bukan yang terhambat oleh kepentingan politik. Konflik ini harus segera diselesaikan demi masa depan rakyat Sidoarjo.
“Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas Sidoarjo. Jangan sampai kegaduhan ini mengganggu program-program pembangunan yang sudah berjalan. Masyarakat Sidoarjo berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintahannya,” tutup Selamet Joko Anggoro.(Arju Herman)
