Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri Serap Aspirasi Di Kalimantan Timur
TNIPOLRINEWS.COM –
BALIKPAPAN — Tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) hadir di Kalimantan Timur untuk menyerap pandangan dan masukan masyarakat terkait reformasi kepolisian, di Aula Fakultas Kedokteran, Universitas Balikpapan (Uniba), Selasa (16/12/3025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Percepatan Reformasi Polri, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie didampingi Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri yang juga menjabat sebagai penasihat presiden.
Dalam rombongan tersebut turut hadir anggota dan sekretaris KPRP, serta kelompok kerja yang terdiri dari Indra Jayapiliang, Rustika Herlambang, dan Pungki Hindarti. Mereka datang dari Jakarta dengan tujuan mendengarkan secara langsung aspirasi dan pandangan berbagai kalangan di daerah.
Perwakilan KPRP menyampaikan bahwa selama satu bulan terakhir pihaknya telah mendengarkan masukan dari lebih dari 80 kelompok masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Seluruh masukan tersebut akan dirangkum sebagai bahan perumusan pilihan-pilihan kebijakan untuk perbaikan dan reformasi kepolisian ke depan.
“Kami tidak ingin reformasi ini hanya bersifat tambal sulam. Yang kami dorong adalah perbaikan serius, baik dari sisi kelembagaan, budaya kerja, maupun instrumen kebijakan,” ujar Jimly Asshiddiqie.
Reformasi yang dimaksud mencakup penataan regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan internal Polri. Menurut tim, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar reformasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kalimantan Timur dipandang sebagai wilayah strategis, mengingat posisinya sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pusat pemerintahan masa depan. Karena kendala teknis transportasi, kegiatan dialog digelar di Balikpapan, meskipun sebelumnya direncanakan berlangsung di Samarinda atau kawasan IKN.
Tim KPRP menegaskan bahwa kunjungan ini murni untuk mendengar
Aspirasi daerah, bukan untuk mengambil keputusan sepihak dari pusat. “Dalam negara demokrasi, kebijakan harus dirumuskan secara partisipatif, dengan mendengarkan suara dari bawah secara sungguh-sungguh,” tegasnya.
Hasil dari rangkaian dialog di berbagai daerah tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan nasional terkait reformasi Polri.
Pada kesempatan ini Kapolda Kaltim
Irjen Pol. Endar Priantoro mengatakan
” Meminta masukan dari Pusat dan masukannya positif ada rekomendasi dari team Komisi kepada Presiden.
Ini adalah hal yang positif kita sudah dipilih sebagai salah satu wilayah Kaltim untuk mencari tempat yang pas ” tuturnya.
L ilik. S – Djoko K
