Di Antara Harapan dan Keheningan: Catatan Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Padang Cermin
—–
Pesawaran, Tnipolrinews.com |
Setiap kebijakan publik lahir dari niat untuk menghadirkan manfaat yang lebih luas. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun dirancang sebagai bagian dari ikhtiar negara memastikan generasi muda tumbuh dengan asupan gizi yang layak, sekaligus memiliki daya belajar yang lebih baik di ruang-ruang pendidikan.
Namun di tengah harapan tersebut, sejumlah kegelisahan perlahan muncul dari lingkungan SMA Negeri 1 Padang Cermin. Beberapa warga melaporkan adanya keluhan yang disampaikan siswa terkait pelaksanaan program MBG yang disebut disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Hanura.
Keluhan yang beredar menyentuh persoalan menu dan kualitas sajian yang diterima para siswa. Meski demikian, suara-suara itu lebih banyak terdengar dalam percakapan terbatas—mengalir pelan di antara siswa dan keluarga—tanpa pernah benar-benar menjelma menjadi pernyataan terbuka.
“Anak-anak hanya mengeluh, tetapi tidak berani berkomentar secara terbuka,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kehati-hatian juga tampak dari kalangan wali murid. Sebagian memilih menyikapi persoalan dengan tenang, tanpa menyampaikan keberatan secara langsung kepada pihak terkait. Sikap tersebut diduga dilandasi keinginan untuk menjaga suasana tetap kondusif, meskipun di sisi lain ruang dialog menjadi terasa terbatas.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, tidak jarang terdapat jarak antara pengalaman di lapangan dan ruang penyampaian aspirasi. Padahal, masukan dari penerima manfaat sesungguhnya merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan program.
Hingga laporan ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak sekolah maupun pengelola SPPG Hanura mengenai substansi keluhan yang berkembang. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih utuh, termasuk mengenai standar menu, mekanisme distribusi, serta sistem evaluasi program MBG di sekolah tersebut.
Program MBG sendiri bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah, melalui pemenuhan gizi yang lebih baik dan merata. Karena itu, transparansi pengelolaan serta keterbukaan terhadap masukan publik menjadi prasyarat penting agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program bukan hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari kesediaan semua pihak untuk mendengar dan memperbaiki. Di sanalah kebijakan menemukan maknanya—bukan sekadar sebagai program, melainkan sebagai pelayanan yang hidup di tengah masyarakat.
Laporan ini akan diperbarui setelah diperoleh klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun pengelola program.
( Tim & Redaksi )
