HEBOH BALANGAN! DANA PROGRAM 1.000 SARJANA RP27 MILIAR, GAJI DOSEN DIDUGA TERTUNGGAK 5 BULAN
Balangan, TNIPOLRINEWS.COM —
Program 1.000 Sarjana yang digulirkan Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, dengan nilai anggaran sekitar Rp27 miliar per semester untuk ribuan mahasiswa Universitas Sapta Mandiri, kini menjadi sorotan.
Persoalan mencuat setelah sejumlah dosen, karyawan, dan tenaga keamanan Universitas Sapta Mandiri mengeluhkan keterlambatan pembayaran gaji, tunjangan, honor narasumber, hingga pembayaran BPJS Kesehatan yang disebut menunggak selama berbulan-bulan.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun tim media pada 10 September 2026, pola pembayaran gaji disebut berbeda-beda. Sebagian mengaku baru menerima gaji pokok, sebagian lainnya menerima pembayaran melalui sistem kasbon atau cicilan. Bahkan, terdapat dosen yang mengaku belum menerima haknya selama lima bulan.
Sejumlah dosen menyebut gaji mengajar, uang makan, dan transportasi belum dibayarkan sejak April hingga September 2026. Selain itu, honor sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan juga disebut belum dibayarkan hingga sekitar satu tahun.
Persoalan lain yang dikeluhkan adalah pembayaran BPJS Kesehatan dosen dan karyawan. Mereka menyebut terdapat tunggakan sekitar lima bulan yang berdampak pada penggunaan layanan kesehatan.
Dari perhitungan berdasarkan keterangan sumber, apabila rata-rata gaji dosen sekitar Rp5 juta per bulan dengan jumlah 181 dosen, maka nilai lima bulan pembayaran mencapai sekitar Rp4,525 miliar. Sementara, 75 karyawan dengan rata-rata penghasilan Rp1,5 juta per bulan selama lima bulan mencapai sekitar Rp562,5 juta.
Dengan demikian, total gaji yang disebut tertunggak mencapai sekitar Rp5,0875 miliar. Angka tersebut belum termasuk honor narasumber, tunjangan lainnya, maupun kewajiban pembayaran BPJS yang disebut belum diselesaikan.
DANA PULUHAN MILIAR DAN SOROTAN ASET
Di tengah keluhan mengenai pembayaran hak dosen dan karyawan, muncul pula sorotan terhadap sejumlah aset yang disebut-sebut berkaitan dengan yayasan pengelola Universitas Sapta Mandiri.
Tim media memperoleh informasi mengenai keberadaan sebuah bangunan rumah yang disebut berada di sekitar kampus, dengan nilai diperkirakan mencapai sekitar Rp3 miliar. Namun, kepemilikan, sumber pembiayaan, serta hubungan aset tersebut dengan dana program pemerintah masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak terkait.
Sorotan juga diarahkan terhadap sejumlah kendaraan yang menurut keterangan sumber diduga berkaitan dengan Yayasan Sapta Bakti Pendidikan. Di antaranya beberapa kendaraan listrik, Mitsubishi Pajero Sport, Wuling Cortez, Wuling Confero, Daihatsu Rocky, Daihatsu Sigra, Daihatsu Ayla, serta Toyota Agya.
Kendati demikian, kepemilikan, waktu pembelian, sumber dana, serta keterkaitan kendaraan maupun properti tersebut dengan Program 1.000 Sarjana belum dapat dipastikan secara independen oleh tim media.
Karena itu, diperlukan audit menyeluruh untuk memastikan apakah aset-aset tersebut memiliki hubungan dengan dana program pemerintah atau berasal dari sumber pembiayaan lainnya.
Program 1.000 Sarjana disebut mengalokasikan dana sekitar Rp27 miliar setiap semester untuk kurang lebih 4.000 mahasiswa. Sejumlah sumber menyebut pembiayaan setiap mahasiswa berada pada kisaran Rp6 juta hingga Rp9 juta, bergantung pada program studi dan ketentuan yang berlaku.
“KAMI MENUNTUT HAK, BUKAN KASBON”
Keluhan tersebut kemudian berkembang menjadi tuntutan agar pengelolaan dana program pendidikan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
«“Kami menuntut hak kami, bukan meminjam atau kasbon,” ujar FB, salah seorang dosen Universitas Sapta Mandiri yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.»
Para dosen, karyawan, dan tenaga keamanan menyampaikan sedikitnya lima tuntutan, yakni segera membayar gaji dan tunjangan, melunasi honor narasumber yang disebut tertunggak sekitar satu tahun, serta menyelesaikan pembayaran BPJS Kesehatan.
Mereka juga meminta pihak pengelola menyediakan fasilitas pembelajaran yang layak bagi mahasiswa serta memastikan tidak kembali terjadi keterlambatan pembayaran hak tenaga pendidik dan karyawan.
Selain itu, mereka meminta Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Program 1.000 Sarjana, termasuk aliran dana yang diterima yayasan, pembayaran mahasiswa, biaya operasional, gaji tenaga pendidik, serta pengadaan dan kepemilikan aset.
PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI
Sorotan terhadap persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara dosen, karyawan, dan yayasan. Pengelolaan dana yang bersumber dari APBD juga menjadi perhatian karena menyangkut penggunaan uang publik untuk kepentingan pendidikan.
Apabila melalui audit atau pemeriksaan resmi nantinya ditemukan adanya penyimpangan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan, pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya terkait tata kelola perguruan tinggi, pemenuhan hak dosen dan karyawan, serta penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD.
Publik kini menunggu transparansi: ke mana aliran dana Program 1.000 Sarjana tersebut, berapa yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan mahasiswa, berapa untuk operasional kampus, dan bagaimana mekanisme pembayaran hak dosen serta karyawan?
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua Yayasan Sapta Bakti Pendidikan (YSBP), Slametno, belum memberikan klarifikasi resmi kepada tim media. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon disebut belum mendapatkan tanggapan.
Kopitv.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak Yayasan Sapta Bakti Pendidikan, Universitas Sapta Mandiri, Pemerintah Kabupaten Balangan, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.
Setiap informasi tambahan yang disertai data dan keterangan resmi akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik.
(Nasoba & Tim)
