19 Paket Rekonstruksi Jalan Dikerjakan di Pemalang pada 2026, Mayoritas Beton
TNIPOLRINEWS.COM –
Pemalang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengerjakan 19 paket rekonstruksi jalan sepanjang 2026.
Sebanyak tujuh paket telah dikerjakan pada awal tahun. Sementara 12 paket lainnya mulai dikerjakan pada September 2026.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemalang, Yanuar, Senin (2/11/2026).
“Totalnya sekitar 19 paket rekonstruksi tahun ini. Tujuh sudah dilaksanakan di awal tahun,” kata Yanuar.
Menurut Yanuar, 12 paket tahap kedua tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Pemalang.
Dia mengatakan, pekerjaan tahap kedua memiliki perbedaan dengan proyek tahap pertama.
Pada tahap pertama, pekerjaan rekonstruksi jalan lebih banyak menggunakan aspal. Sementara itu, tahap kedua lebih banyak menggunakan konstruksi beton.
“Kalau yang dulu tahap pertama aspal, tahap kedua lebih banyak mayor beton,” ujar Yanuar.
Sejumlah proyek berada di wilayah perkotaan dan beberapa kecamatan lainnya.
Di antaranya Kecamatan Comal dan Bodeh. Termasuk di Kecamatan Ulujami yaitu Desa Blendung-Limbangan, dan Pesantren, khususnya Dusun Sidomulyo.
Yanuar menjelaskan, sebagian anggaran pekerjaan tahap kedua berasal dari pinjaman melalui Bank Jateng.
Menurut dia, skema tersebut telah diperhitungkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Ini sudah kita hitung dan sesuai kemampuan daerah,” kata Yanuar.
Pemkab Pemalang memilih menggunakan anggaran tersebut lebih awal agar pembangunan dapat dilakukan secara lebih optimal.
Yanuar mengatakan, pembangunan dengan konstruksi beton diharapkan memiliki usia layanan lebih dari lima tahun.
“Harapan kita konstruksinya juga lebih dari lima tahun. Nah kita nanti akan lebih ringan dan
lebih dinikmati masyarakat,” ungkapnya.
Yanuar menyebut Pemkab Pemalang sebelumnya memiliki kelayakan pinjaman hingga Rp 145 miliar.
Namun, jumlah pinjaman yang dapat digunakan pada 2026 hanya sekitar Rp 80 miliar.
“Nah ini memang kemarin dari target atau dari kelayakan kita ngambil 145 miliar, ini tahun ini, kita hanya bisa ngambil sekitar 80 miliaran untuk dari pinjaman daerah,” tuturnya.
Dia mengatakan, kelanjutan pembiayaan pembangunan masih akan ditentukan melalui kebijakan pemerintah daerah.
Pembiayaan berikutnya dapat menggunakan APBD atau skema pinjaman daerah.
Menurut Yanuar, keputusan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Nah kurang tahu ini nanti kebijakan kedepannya apakah nanti dilanjutkan pake APBD atau masih menggunakan pinjaman yang diambil lagi,” tutupnya.***
Jurnalis : Suhari Putra Senja
