PPE 2026 Bukan Tujuan Akhir, Pemkab Lampung Selatan Jadikan Verifikasi PUG Evaluasi Pembangunan Berkeadilan Gender

Lamsel, TNIPOLRINEWS.COM –

Penghargaan bukanlah tujuan akhir dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Selatan.

Lebih dari itu, pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan memberikan kesempatan, akses, partisipasi, serta manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Prinsip tersebut menjadi landasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2026.

Proses ini tidak sekadar menjadi tahapan penilaian untuk memperoleh Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) 2026, tetapi juga momentum mengevaluasi penerapan prinsip kesetaraan gender dalam pembangunan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto saat pelaksanaan verifikasi lapangan di Aula Rajabasa, Selasa (3/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting itu dilaksanakan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen-PPPA RI) serta tim verifikator yang ditunjuk.

Supriyanto menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan berpartisipasi serta merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Menurutnya, verifikasi tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyampaikan data dan bukti dukung secara akurat, objektif, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menekankan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melainkan harus terintegrasi dalam kebijakan dan program seluruh perangkat daerah.

“Karena itu, saya minta seluruh perangkat daerah terus memperkuat koordinasi dan memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat,” ujar Supriyanto.

Selain itu, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan ekonomi perempuan, penguatan kualitas keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan, Aryan, memaparkan perkembangan sejumlah indikator pembangunan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 90,80 pada 2024 menjadi 91,18 pada 2025. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) membaik dari 0,394 menjadi 0,375 pada periode yang sama.

Meski menunjukkan perkembangan positif, Aryan menyebut masih diperlukan penguatan pada sejumlah aspek, terutama ketersediaan data terpilah, analisis gender, serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Upaya memperluas kesempatan kerja juga dilakukan melalui job fair 2025 yang melibatkan 44 perusahaan. Sebanyak 37 perusahaan di antaranya turut melakukan perekrutan tenaga kerja, baik perempuan maupun laki-laki.

Aryan menegaskan, keberhasilan pengarusutamaan gender membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) PUG.

Setiap instansi diharapkan aktif menyampaikan informasi dan data sesuai kondisi pelaksanaan program di sektor masing-masing. Menurutnya, pengarusutamaan gender bukan sekadar program perempuan atau memenuhi indikator penilaian pemerintah.

“Ini merupakan strategi pembangunan untuk memastikan laki-laki dan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara adil dan merata,” ungkap Aryan.

Melalui penguatan penyelenggaraan PUG, Pemkab Lampung Selatan berharap prinsip kesetaraan gender semakin terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari capaian angka dan penghargaan, tetapi juga dari meratanya manfaat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

BR