TAPD dan Banggar DPRD Mulai Bahas RAPBD 2027, Prioritas Pembangunan Jadi Sorotan
Lamsel, TNIPOLRINEWS.COM –
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lampung Selatan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung Selatan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Murni Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Havit dan Wakil Ketua II Benny Raharjo, berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD setempat, Senin (2/11/2026).
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan arah kebijakan fiskal daerah, sekaligus menentukan prioritas program pembangunan dan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk tahun 2027.
Dalam pembahasan ini, TAPD dan Banggar DPRD memiliki peran strategis untuk mencermati berbagai komponen anggaran, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, rencana belanja, hingga pembiayaan daerah.
Pembahasan RAPBD tidak semestinya hanya menjadi agenda mencocokkan angka-angka dalam dokumen perencanaan. Lebih dari itu, forum tersebut menjadi ruang untuk memastikan setiap program yang diusulkan memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih, di tengah berbagai tantangan pembangunan dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, ketepatan dalam menentukan skala prioritas serta penggunaan anggaran menjadi hal yang sangat penting.
Banggar DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran memiliki tanggung jawab untuk mencermati setiap usulan program dan alokasi belanja yang diajukan pemerintah daerah. Pengawasan sejak tahap pembahasan diperlukan agar anggaran tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan publik.
Pembahasan RAPBD Murni Tahun Anggaran 2027 ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan anggaran yang realistis, transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Sebab, APBD bukan sekadar dokumen administrasi tahunan, melainkan instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan daerah sekaligus menyangkut pengelolaan uang rakyat.
BR
