November 20, 2026

PEMUTUSAN AKSES JALAN DAN PEMBUATAN PARIT KELILING: KTPMI TEGASKAN TAPAL BATAS REFORMA AGRARIA

0

TANJUNG MULIA, LABUHANBATU SELATAN | Tnipolrinews.com –

Setelah memproklamasikan penetapan hak atas 700 hektar pada 19 November 2026, Kelompok Tani Perjuangan Mulia Indonesia (KTPMI) kini mengambil langkah nyata di lapangan.

Masyarakat KTPMI melakukan pemutusan akses jalan yang selama ini menghubungkan areal KTPMI dengan areal PT. Nubika Jaya Cabang PHG, dan pembuatan parit keliling sebagai tapal batas.

Sebuah alat berat ekskavator dikerahkan untuk menggali parit. Puluhan masyarakat berdiri mengawal di kiri kanan jalan, dengan garis pembatas terpasang. Suasana terpantau tertib dan terkendali.

BUKAN MENUTUP JALAN, TAPI MENEGASKAN BATAS

Menurut Ketua KTPMI, Abdullah Hasibuan, tindakan ini bukan untuk menghalangi kepentingan umum, melainkan untuk menegaskan secara fisik batas tanah yang sudah diproklamasikan.

Selama 30 tahun, batas kami tidak pernah jelas. HGU terbit, tapi tanah kami masuk di dalamnya. Maka hari ini kami buat sendiri tapal batas kami, dengan parit keliling. Ini bentuk nyata Reforma Agraria, bukan sekedar di atas kertas, tegasnya.

DASAR HUKUM YANG DIKLAIM KTPMI:

1. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)
Tanah mempunyai fungsi sosial. Penguasaan tanah harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk korporasi.

2. Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Pasal 2 dan Pasal 3
Reforma Agraria dilaksanakan melalui Penataan Aset dan Penataan Akses, serta Penyelesaian Konflik Agraria. Salah satu objeknya adalah tanah yang dikuasai masyarakat dan tanah yang diduga berasal dari HGU bermasalah.

3. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
Penetapan batas adalah bagian penting dari kepastian hukum atas tanah. Jika negara tidak hadir menetapkan batas, maka masyarakat berhak menuntut penetapan batas secara partisipatif.

4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 36 dan Pasal 37
Setiap orang berhak mempunyai hak milik dan mempertahankannya dari perampasan yang sewenang-wenang.

PESAN KTPMI KEPADA PT. NUBIKA JAYA:

KTPMI menegaskan, pemutusan akses ini adalah sikap politik agraria, bukan permusuhan:

1. Silahkan PT. Nubika Jaya mengusahai lahan di luar 700 hektar yang diklaim KTPMI.
2. Jangan lagi masuk ke areal KTPMI tanpa izin masyarakat.
3. Jika ada keberatan, tempuhlah jalur hukum dan mediasi terbuka, bukan dengan pengerahan kekuatan

Kami tidak mau lagi 30 tahun menunggu. Kami sudah gugat ke PTUN, hasilnya N.O. Kami gugat ke Pengadilan Negeri, hasilnya N.O. Kami surati Bupati, DPRD, BPN, semua diam. Maka kami buat sendiri batas kami, ujar Hasanuddin Hasibuan, S.H., Panglima KTPMI.

TUNTUTAN KTPMI :

KTPMI meminta Bupati Labuhanbatu Selatan segera menetapkan lahan 700 hektar milik KTPMI dikeluarkan dari HGU PT. Nubika Jaya Cabang PHG yang menurut mereka diterbitkan tahun 2019 secara maladministrasi.

KTPMI juga meminta Kapolres, Dandim, dan BPN ATR Labuhanbatu Selatan untuk tidak melakukan tindakan represif, dan justru mengawal pelaksanaan Reforma Agraria sesuai amanat Presiden Republik Indonesia.

Parit ini bukan parit permusuhan. Ini parit keadilan. Di dalam parit ini, kami akan menanam, membangun, dan menghidupkan kembali tanah leluhur kami. Sampai titik darah penghabisan,tutup Abdullah Hasibuan.

Redaksi membuka ruang hak jawab bagi PT. Nubika Jaya Cabang PHG, BPN ATR Labuhanbatu Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Mahmud Efendi Ritonga, Kaperwil Sumut/ Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *