ANGGARAN Rp48,2 MILIAR, NASIB PEKERJA MEMPRIHATINKAN! UPAH 21 HARI DIDUGA TERTUNGGAK, APD DAN BPJS DIPERTANYAKAN

Serang, TNIPOLRINEWS.COM ( 20/11/2026 ) — Megahnya proyek Penataan Alun-Alun Kota Serang dengan nilai kontrak Rp48.277.815.000 kini berhadapan dengan keluhan serius para pekerja harian. Upah disebut tertunggak hingga 21 hari, lembur belum dibayar, sementara perlindungan keselamatan dan jaminan kesehatan dipertanyakan.
Di balik proyek yang dibiayai APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2026 tersebut, sejumlah pekerja mengaku belum menerima hak pembayaran atas tenaga yang telah mereka keluarkan. Tunggakan bervariasi, mulai dari 10 hari, 15 hari, hingga mencapai 21 hari, berdasarkan pengakuan pekerja di lapangan.
Situasi ini bukan sekadar persoalan keterlambatan administrasi. Bagi pekerja harian, upah merupakan sumber penghidupan keluarga yang harus dipenuhi untuk kebutuhan makan, biaya rumah tangga, dan kebutuhan anak. Ketika pembayaran tersendat, beban hidup mereka ikut terhimpit, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari.
Ahmad, pekerja asal Padarincang, mengaku menjadi salah satu pekerja yang mengalami tunggakan paling lama, yakni 21 hari. Ia juga menyebut upah lemburnya belum dibayarkan. Kondisi tersebut membuat dirinya kesulitan memenuhi kebutuhan makan, sementara utang di warung mulai tidak lagi dapat diandalkan.
“Sekarang aja kita belum makan,” ucap Ahmad lirih, menggambarkan kondisi yang menurutnya semakin sulit di tengah ketidakpastian pembayaran upah.
Keluhan serupa disampaikan Udin. Ia menilai para pekerja seolah tidak mendapatkan kepastian, baik terkait pembayaran upah maupun jaminan kesehatan. Menurutnya, para pekerja hanya meminta hak atas tenaga yang telah mereka berikan, bukan sesuatu yang berlebihan atau di luar kewajiban pihak yang mempekerjakan mereka.
“Kita bekerja di sini disia-siakan, dari upah yang nggak jelas sampai jaminan kesehatan pun tidak ada. Rekan-rekan semua gajinya tertunggak. Ada yang 21 hari, 15 hari, ada yang 10 hari. Bahkan mandor Iyan terkesan menghindar, padahal kita cuma menuntut hak kita. Kita juga punya keluarga yang menanti hasil kerja kita,” ungkap Udin.
Persoalan semakin mengundang tanda tanya ketika pekerja mengaku belum mendapatkan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai dan tidak mengetahui adanya kepastian perlindungan BPJS. Jika kondisi tersebut benar terjadi, proyek konstruksi bernilai puluhan miliar rupiah ini patut dievaluasi dari sisi pemenuhan standar keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.
Mandor berinisial Iyan, yang disebut pekerja sebagai pihak pengatur pembayaran upah di lapangan, telah dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh awak media untuk meminta klarifikasi terkait tunggakan dan keluhan pekerja. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada jawaban yang diterima.
Sementara Reza, pihak kantor PT Ambila Jaya Konstruksi (AJK) KSO, memberikan keterangan berbeda. Ia menyatakan bahwa pembayaran gaji pekerja telah lunas dan menyebut mandor Iyan bahkan telah mengambil uang lebih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja, meskipun menurutnya masih belum ada pemberesan.
“Kalau ditotal-total, mandor Iyan sudah lebih mengambil uang yang memang harus dibayarkan ke pihak pekerja. Silakan tanyakan langsung ke mandor Iyan,” kata Reza. Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lanjutan: jika pembayaran disebut telah lunas, mengapa sejumlah pekerja masih mengaku belum menerima upah mereka?
Keterangan lain datang dari AM, pemilik warung yang biasa memberikan kasbon kepada pekerja. Ia mengaku mendatangi pekerja untuk menagih utang dagangan, tetapi para pekerja menyampaikan bahwa upah mereka belum diterima dan masih menunggu pembayaran dari mandor. Kondisi ini memperlihatkan dampak persoalan upah yang merembet hingga kebutuhan dasar pekerja.
Berdasarkan papan informasi proyek, Penataan Alun-Alun Kota Serang dikerjakan oleh PT Ambila Jaya Konstruksi KSO–PT Global Banten Konstruksi, dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang sebagai instansi terkait serta PT Tambora Setia Jaya sebagai konsultan pengawas. Dengan nilai kontrak Rp48,2 miliar dan masa pelaksanaan 200 hari kalender, muncul pertanyaan serius mengenai pengawasan pelaksanaan proyek, termasuk kepatuhan terhadap hak pekerja dan standar keselamatan kerja.
Kini, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada saling lempar tanggung jawab antara pekerja, mandor, dan pihak perusahaan. Dinas terkait, pengawas proyek, serta instansi ketenagakerjaan perlu memastikan fakta sebenarnya, menelusuri aliran pembayaran upah, mengevaluasi pemenuhan APD dan BPJS, serta memastikan hak para pekerja tidak dibiarkan menggantung. Proyek pembangunan boleh berdiri megah, tetapi jangan sampai hak dan keselamatan orang-orang yang membangunnya justru terabaikan.
( Tim & Red)
