Dr. Ipong Hembing Putra Ketua Umum PITI: Sinyal Bahaya! Prabowo Perintahkan Menteri Jangan Bicara Rahasia Negara Lewat Telepon
JAKARTA – Tnipolrinews.com // Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Dr. Ipong Hembing Putra, mengeluarkan pernyataan keras menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menterinya untuk tidak membahas hal rawan melalui telepon saat kunjungan kerja ke luar negeri.
Menurut Ipong, perintah tersebut bukan sekadar imbauan teknis, melainkan sinyal bahaya dan krisis kepercayaan terhadap sistem keamanan komunikasi negara.
“Ini bukan lagi imbauan. Ini peringatan keras seorang Presiden yang sudah dikhianati oleh alat negaranya sendiri,” tegas Dr. Ipong Hembing Putra dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Minggu (9/11/2026).
PRESIDEN INGATKAN MENTERI JAGA KERAHASIAAN KOMUNIKASI
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menterinya agar tidak membahas hal-hal rawan lewat telepon selama kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden mempersilakan menteri menghubunginya jika ada hal urgent, namun dengan syarat mutlak menjaga kerahasiaan komunikasi.
Bagi Ketua Umum PITI, instruksi tersebut harus dibaca secara mendalam.
“Kenapa Presiden sampai bicara seperti ini? Karena Presiden sudah tahu, telepon di negeri ini tidak lagi aman,” ujarnya.
Ipong mengaitkan peringatan Presiden tersebut dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang saat ini tengah bergulir di Bareskrim Polri.
SINGGUNG TIGA JENDERAL TERSANGKA PENYADAPAN
Dalam pernyataannya, Dr. Ipong menyinggung penetapan tiga purnawirawan jenderal Polri sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Bareskrim Polri sebelumnya menyampaikan bahwa ketiga tersangka diduga terkait penyalahgunaan sistem LIMS (Lawful Interception Monitoring System) milik Polri tanpa prosedur yang sah, tanpa surat perintah penyidik dan tanpa Laporan Polisi, serta diduga menghapus file log pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
“Kalau Presiden saja bisa disadap, apalagi menteri? Kalau Kapolri saja bisa menyadap Presidennya, siapa lagi yang bisa dipercaya?” tanya Ipong tajam.
Redaksi menegaskan, hingga berita ini diturunkan, proses hukum terhadap ketiga jenderal tersebut masih berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
TIGA PERTANYAAN TAJAM PITI UNTUK NEGARA
Menurut Dr. Ipong Hembing Putra, perintah Prabowo adalah tamparan keras bagi institusi yang seharusnya menjaga negara, bukan mengintai negara. Ia pun melontarkan tiga pertanyaan tajam:
1. Kalau Presiden saja harus waspada bicara lewat telepon, bagaimana nasib rakyat kecil yang teleponnya bisa disadap kapan saja tanpa mereka tahu?
2. Siapa yang menjamin sistem LIMS sekarang sudah bersih? Sudahkah diaudit total?
3. Apakah hanya 3 jenderal ini saja pelakunya, atau masih ada tangan-tangan lain yang belum terungkap?
TUNTUT PEMBERSIHAN TOTAL
Dr. Ipong menilai langkah Presiden Prabowo untuk waspada di tengah kunjungan kerja ke luar negeri sudah benar dalam menjaga rahasia negara.
“Tapi tugas belum selesai. Perintah Presiden ini harus diikuti dengan pembersihan total. Jangan hanya menteri yang disuruh hati-hati, tapi para penyadap yang mengkhianati negara harus dihukum setimpal. Jangan sampai hanya jadi tontonan, lalu menguap begitu saja,” tegasnya.
“Karena kalau Presiden saja tidak aman di negerinya sendiri, maka tidak ada satu pun rakyat Indonesia yang aman. Indonesia bukan milik pejabat serakah dan korup. Indonesia milik semua masyarakat,” tutup Dr. Ipong Hembing Putra.
Rep_46035
