DUGAAN KORUPSI 5 PROYEK DINAS PUPR LAMPUNG SELATAN 2024 — DPP KAMPUD DESAK KEJARI USUT TUNTAS

Tnipolrinews.com | Lampung –
18 November 2026 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kejaksaan Negeri Lampung Selatan untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan 5 proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
Laporan dugaan korupsi telah didaftarkan secara resmi oleh DPP KAMPUD ke Kejati Lampung pada Kamis, 6 Agustus 2026. Laporan dengan nomor 52 dan 53 kemudian dilimpahkan penanganannya ke Kejari Lampung Selatan sejak 24 Agustus 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, S.H., M.H., membenarkan hal tersebut:
“Laporan terkait Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tersebut sudah diteruskan ke Kejaksaan Negeri Lampung Selatan.”
DAFTAR 5 PROYEK YANG DILAPORKAN
No Nama Proyek Nilai Anggaran Pelaksana
1 Perencanaan Pembangunan Convention Hall Kalianda Rp 533 juta CV. Dipasanta Pratama
2 Pengawasan Pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda Rp 737 juta CV. View Consultant
3 Pembangunan Gedung Convention Hall Kalianda Rp 18,5 miliar PT. Rindang Tiga Satu Pratama
4 Pemasangan Paving Blok Lapangan Korpri Rp 482 juta —
5 Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp 442 juta —
Total ± Rp 21 Miliar+
TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN — Penjelasan Ketua Umum DPP KAMPUD
Seno Aji, S.Sos., S.H., M.H. — Ketua Umum DPP KAMPUD menyampaikan sejumlah temuan:
Dari Sisi Proses Tender:
– Banyak peserta mendaftar, namun hanya 2 perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran
– Nilai penawaran sangat berhimpit dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) — mengindikasikan tender bersifat formalitas dan adanya dugaan KKN
Dari Sisi Pelaksanaan Pekerjaan:
– Hasil struktur bangunan tidak rapi, mengalami retak-retak
– Diduga terjadi pengurangan volume dan spesifikasi teknis — pekerjaan dinilai dilaksanakan “asal jadi”
– Pada paket perencanaan dan pengawasan terindikasi adanya personel fiktif dan sub-item fiktif
“Modus ini mensinyalir adanya persekongkolan antara pengguna anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, perusahaan perencana dan pengawas demi meraih keuntungan yang tidak wajar serta melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kondisi senyatanya.”
— Seno Aji, Ketua Umum DPP KAMPUD
DESAKAN DAN TINDAK LANJUT
Seno Aji meminta Kajati Lampung Dr. Taufan Zakaria, S.H., M.H. melalui Kajari Lampung Selatan Ibnu Firman Ide Amin, S.H. untuk:
✅ Menunjukkan keseriusan mengusut tuntas laporan tersebut
✅ Menindaklanjuti hasil temuan proses tender hingga kondisi fisik di lokasi
✅ Mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
✅ Mencegah munculnya spekulasi negatif di tengah masyarakat
Sementara itu, Agung Triyono, Amd. — Sekretaris Umum DPP KAMPUD menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses ini. Jika belum ada kemajuan, DPP KAMPUD tidak menutup kemungkinan akan melaporkan hal yang sama secara formil dan materiil ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Kita yakin Kejati Lampung di bawah komando Bapak Dr. Taufan Zakaria terus konsisten menuntaskan kasus tipikor. Kami berharap Kejari Lampung Selatan membuktikan keseriusannya kepada publik.”
(Heriyadi)
