DUGAAN PENYALAHGUNAAN DOKUMEN OLEH PERANGKAT DESA, SANKSI ADMINISTRATIF HINGGA PIDANA DAPAT MENANTI
Lampung, TNIPOLRINEWS.COM (11 November 2026) — Penggunaan dokumen yang memuat identitas atau keterangan tidak benar dalam pemerintahan desa perlu mendapat perhatian. Jika terbukti melanggar hukum, perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif maupun pidana secara serius.
Dalam struktur pemerintahan desa, Kepala Dusun merupakan bagian dari perangkat desa yang membantu Kepala Desa menjalankan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan wilayah. Karena itu, pelaksanaan tugas serta pemenuhan persyaratan jabatan harus berlandaskan kejujuran secara konsisten.
Setiap perangkat desa wajib memenuhi persyaratan dan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen administrasi yang digunakan untuk pengangkatan, pembayaran hak keuangan, atau pelaksanaan tugas harus mencerminkan identitas dan keterangan yang benar secara hukum.
Secara administratif, PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur pemberhentian perangkat desa. Pasal 72 memuat alasan pemberhentian, sedangkan Pasal 73 mengatur mekanismenya. Proses tersebut harus mengikuti prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.
Ketentuan itu menempatkan proses pemberhentian dalam mekanisme pemerintahan yang melibatkan Kepala Desa, camat, dan Bupati atau Wali Kota sesuai tahapan peraturan. Karena itu, pemberhentian tidak dapat dilakukan sepihak atau tanpa prosedur demi menjamin kepastian hukum.
Dari sisi pidana, Pasal 391 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur pemalsuan surat serta penggunaan surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan, apabila unsur pidananya terpenuhi setelah pemeriksaan menyeluruh.
Ketentuan Pasal 391 tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak kategori VI. Sementara itu, Pasal 392 mengatur jenis surat tertentu, termasuk akta autentik dan surat keterangan hak atas tanah.
Untuk perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 392, ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun dapat dikenakan. Penerapan pasal tetap bergantung pada jenis dokumen, perbuatan, maksud penggunaan, dan pembuktian dalam proses hukum oleh aparat penegak hukum.
Namun, pencantuman nama orang lain dalam dokumen tidak otomatis merupakan pemalsuan atau tindak pidana. Pemeriksaan perlu menilai keabsahan dokumen, persetujuan pemilik nama, kebenaran keterangan, tujuan penggunaan, serta kemungkinan kerugian yang ditimbulkan berdasarkan fakta dan bukti.
Apabila dokumen berkaitan dengan honorarium atau anggaran desa, pemeriksaan juga perlu menelusuri dasar pembayaran, pihak penerima, bukti pertanggungjawaban, dan aliran dana. Kondisi tersebut tidak otomatis menjadi korupsi tanpa terpenuhinya unsur pidana korupsi oleh pihak berwenang.
Masyarakat yang merasa dirugikan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, atau kepolisian sesuai kewenangan masing-masing. Dokumen pendukung, bukti pembayaran, dan keterangan saksi dapat membantu proses pemeriksaan lebih lanjut dengan menyertakan bukti pendukung.
Pada prinsipnya, jabatan perangkat desa merupakan amanah yang harus dijalankan secara jujur, tertib, dan bertanggung jawab. Ketepatan identitas, keabsahan dokumen, serta pertanggungjawaban keuangan menjadi bagian penting menjaga integritas pemerintahan desa serta kepercayaan masyarakat luas.
Redaksi Tnipolrinews.com membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, menghormati asas praduga tak bersalah, serta memberi kesempatan kepada pihak terkait menyampaikan penjelasan secara profesional.
(RED)
