November 22, 2026

FeriRudiono.SH KETUM PWOD Tegaskan ! Penyidik Polri Wajib Taati Putusan MK, Sengketa Pers Utamakan Dewan Pers

0
BackgroundEraser_20260820_205848723

JAKARTA — Tnipolrinews.com // Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) mengeluarkan rilis khusus yang mengingatkan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dalam menangani perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Rilis bernomor 007/RILIS/PWO-DWIPA/XI/2026 tersebut diterbitkan pada Minggu, 22 November 2026, dan ditujukan mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.

Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 atas uji materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) telah dibacakan pada 19 Januari 2026 di Gedung MK, Jakarta. Dalam amar dan pertimbangannya, MK memberikan pemaknaan konstitusional bersyarat terhadap frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU Pers, yakni penerapan sanksi pidana maupun perdata terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah baru dapat dilakukan setelah mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, serta pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh Dewan Pers ditempuh dan tidak mencapai kesepakatan.

Ketua Umum PWOD, Feri Rusdiono, menjelaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga wajib menjadi rujukan aparat penegak hukum. Menurut dia, MK memandang wartawan berada pada posisi yang rentan (vulnerable position) karena kerja jurnalistik bersinggungan dengan berbagai kepentingan publik, politik, ekonomi, maupun sosial.

Karena itu, perlindungan hukum afirmatif bagi wartawan dipahami sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif, bukan bentuk keistimewaan.
Dalam rilisnya, PWOD juga menguraikan pentingnya menempatkan Dewan Pers sebagai forum utama (primary remedy) melalui mekanisme Hak Jawab, Hak Koreksi, dan penilaian etik dengan pendekatan restorative justice. Penyidik disarankan terlebih dahulu memastikan apakah objek laporan merupakan karya jurnalistik, mengarahkan pelapor pada Hak Jawab atau Hak Koreksi, serta merujuk sengketa ke Dewan Pers sebelum mempertimbangkan jalur pidana atau perdata apabila tidak tercapai kesepakatan.

Meski demikian, PWOD menegaskan bahwa putusan MK tersebut bukan “kartu kebal hukum” bagi wartawan. Tindakan di luar kerja jurnalistik yang sah—seperti pemerasan, penipuan, penggelapan, kekerasan, atau meminta imbalan untuk menghapus berita—tetap dapat diproses secara pidana sesuai hukum yang berlaku. PWOD berharap sinergi antara pers dan kepolisian terus terjaga demi tegaknya hukum, demokrasi, dan kemerdekaan pers.

Red_46035

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *