Forkopimda Tanggamus Perkuat Sinergi Jaga Kondusivitas Daerah, Bupati Pemerintah Wajib Hadir Bagi Masyarakat
TNIPOLRINEWS.COM –
Lampung Tanggamus – Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Senin, 6 Juli 2026, di Ruang Rapat Bupati. Bertajuk “Sinergi Forkopimda dalam Mewujudkan Kondusivitas IPOLEKSOSBUDHANKAM Kabupaten Tanggamus Tahun 2026 dengan Budaya Kerja Jalan Lurus”, rapat ini dipimpin langsung Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Tanggamus Agung Setyo Utomo, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko, perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Nurandi Sinaga, unsur Badan Intelijen Daerah, Sekretaris Daerah Suaidi, serta pimpinan perangkat daerah lainnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rully Runa Yuda menjelaskan rakor bertujuan mempererat hubungan antar pimpinan daerah, menyelesaikan isu strategis, serta memperkuat deteksi, cegah, dan penanganan dini demi menjaga stabilitas politik, sosial, dan pemerintahan. Ia juga memaparkan langkah yang telah dijalankan, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, penyaluran bantuan partai politik, penertiban pasar dan rokok ilegal, hingga pengembangan destinasi wisata Pantai Muara Indah.
Ketua DPRD Agung Setyo Utomo menegaskan situasi politik di Tanggamus secara umum aman dan kondusif, meski dinamika internal partai politik masih terjadi. Ia juga meminta keselarasan program pemerintah dengan RPJMD serta visi misi kepala daerah, dan menekankan penertiban seperti penataan pasar maupun tambang ilegal harus disertai solusi bagi masyarakat agar tidak menimbulkan gejolak.
Kapolres AKBP Rahmat Sujatmiko menyampaikan sejumlah isu prioritas: konflik lahan, kondisi Jembatan Way Kandis, keselamatan lalu lintas, serta persiapan keamanan agenda masyarakat. Penyelesaian konflik lahan akan ditempuh lewat pendekatan persuasif dan tetap menghormati proses hukum. Ia juga melaporkan dukungan terhadap program swasembada pangan nasional melalui penanaman bawang putih di Kecamatan Ulu Belu.
Sementara itu, Dandim Letkol Inf. Dwi Djunaidi Mulyono menyampaikan tantangan utama sepanjang semester I tahun 2026 adalah maraknya berita bohong dan konten bernuansa SARA di media sosial akibat literasi digital yang masih rendah. Pihaknya terus melakukan edukasi masyarakat untuk mencegah perpecahan.
Perwakilan Kejaksaan Negeri Tanggamus Tri Nurandi Sinaga menyoroti potensi penyimpangan dana desa, penyalahgunaan narkotika, konflik agraria, dan polarisasi sosial. Kejaksaan mengoptimalkan program Jaga Desa dan penyuluhan hukum, serta meminta dukungan pembangunan pusat rehabilitasi narkotika di daerah.
Dari sisi intelijen, Fadil menyampaikan potensi kerawanan lain: penyebaran paham radikal, dinamika mahasiswa, konflik satwa liar, tambang ilegal di kawasan hutan, serta peredaran senjata api ilegal yang diduga terkait kasus begal. Sekretaris Daerah Suaidi menekankan perlunya komunikasi lebih erat antara eksekutif dan legislatif, serta koordinasi hingga tingkat kecamatan untuk antisipasi dini masalah sosial.
Menanggapi berbagai masukan, Bupati Moh. Saleh Asnawi menegaskan seluruh isu akan dikaji secara menyeluruh. Khusus untuk tambang, pemerintah membedakan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup warga dengan usaha komersial yang melanggar aturan.
“Kita beri ruang bagi warga untuk memenuhi kebutuhan, namun jika sudah komersial dan melanggar ketentuan, harus ditindak. Kita cari solusi yang berpihak pada rakyat namun tetap taat aturan,” tegas Bupati. Ia berharap sinergi Forkopimda terus ditingkatkan demi stabilitas daerah dan percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.
(N.Heriyadi)
