KEJARI TANGGAMUS AKUI SUDAH TINDAK LANJUT, PEMERIKSAAN DD-ADD 2025 DISEBUT AKAN DILAKUKAN! MPP TAGIH KEJELASAN JANJI 60 HARI DAN JAWABAN KONKRET

TANGGAMUS, Tnipolrinews.com |
( 22 November 2026 ) —
Polemik tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan Dana Desa Pekon Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, kembali menjadi sorotan. Masyarakat Peduli Pekon (MPP) mempertanyakan kepastian penanganan setelah audiensi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus pada 16 September 2026.
Persoalan mencuat setelah MPP mengaku memperoleh penjelasan dari Kasi Intelijen dan Kasi Pidsus Kejari Tanggamus bahwa LHP tersebut akan ditindaklanjuti menuju penyidikan dalam rentang waktu 60 hari. Namun, MPP mengaku belum menerima penjelasan perkembangan secara terperinci.
Mulkan HS, perwakilan MPP, menjelaskan bahwa dalam pertemuan di ruangan Kasi Intel pada 16 September 2026, pihaknya memperoleh keterangan mengenai rencana tindak lanjut tersebut. Harapan terhadap kepastian penanganan pun muncul setelah hasil pemeriksaan disebut diserahkan kepada Kejaksaan.
“Waktu kami menghadap di ruangan Kasi Intel tanggal 16 September 2026, Kasi Intel dan Kasi Pidsus mengatakan LHP tersebut akan dilanjutkan ke penyidikan, terhitung 60 hari. Namun hingga berita ini terbit, belum ada penjelasan tindak lanjut penanganan kasus tersebut,” ujar Mulkan HS.
Kekecewaan MPP bahkan diungkapkan melalui istilah “peti es”, sebagai gambaran perasaan mereka terhadap proses yang dinilai belum memberikan kepastian informasi. Namun, ungkapan tersebut merupakan penilaian MPP, bukan bukti bahwa Kejari Tanggamus menghentikan penanganan perkara.
Di tengah sorotan tersebut, Kasi Intel Kejari Tanggamus akhirnya memberikan tanggapan kepada redaksi. Melalui pesan tertulis, pihaknya menyatakan persoalan telah ditindaklanjuti dan pemeriksaan terhadap Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2025 akan dilakukan terlebih dahulu.
“Siap Pak. Walaikumsalam. Kami sudah tindaklanjuti Pak, dan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dulu untuk yang DD ADD tahun 2025-nya. Terimakasih,” demikian jawaban Kasi Intel Kejari Tanggamus kepada redaksi.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam pemberitaan ini. Kejari Tanggamus menyatakan telah melakukan tindak lanjut dan menyebut pemeriksaan DD serta ADD Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah berikutnya. Namun, bentuk tindak lanjut dan jadwal pemeriksaan belum dijelaskan secara terperinci.
Pertanyaan penting yang kini menunggu jawaban ialah apakah pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari tindak lanjut LHP yang dibicarakan dalam audiensi, atau tahapan pemeriksaan tersendiri. Kejelasan diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara MPP dan Kejaksaan.
Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, tuntutan MPP memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP mewajibkan badan publik menyediakan informasi dalam kewenangannya secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sementara itu, Pasal 17 huruf a mengecualikan informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
Dengan demikian, tuntutan keterbukaan tetap harus ditempatkan dalam batas informasi yang secara hukum dapat diakses masyarakat. MPP dapat meminta penjelasan mengenai status penanganan sepanjang informasi tersebut tidak termasuk kategori yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MPP memiliki ruang untuk mengajukan permohonan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejaksaan guna memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penanganan yang tidak dikecualikan. Jalur resmi tersebut dapat ditempuh untuk mendapatkan kepastian, bukan sekadar mengandalkan komunikasi informal.
Bagi masyarakat, persoalan Dana Desa bukan perkara sepele. Pengelolaannya menyangkut kepentingan publik serta penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemeriksaan, tindak lanjut hasil audit, dan penjelasan tahapan penanganan penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengawasan serta penegakan hukum.
Kini, MPP masih menunggu kejelasan mengenai hubungan antara LHP yang sebelumnya dibicarakan, pernyataan tentang rentang 60 hari menuju penyidikan, serta rencana pemeriksaan DD-ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana disampaikan Kasi Intel Kejari Tanggamus kepada redaksi.
Pernyataan bahwa penanganan telah ditindaklanjuti tentu menjadi perkembangan yang patut dicatat. Namun, publik masih membutuhkan jawaban konkret mengenai bentuk tindak lanjut, jadwal pemeriksaan DD-ADD 2025, serta status LHP Dana Desa Pekon Tanjung Raja agar tidak menyisakan tanda tanya.
Sebab, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui pernyataan semata. Kejelasan proses, transparansi informasi yang dapat diakses, serta pertanggungjawaban sesuai kewenangan menjadi ukuran penting bagi masyarakat dalam menilai keseriusan penanganan persoalan Dana Desa tersebut.
( RED )
