Legislator Jatim, Harisandi, Minta Agar Ada Penanganan Kekeringan di Madura
Surabaya Jatim, TNIPOLRINEWS.COM –
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Harisandi Savari, meminta Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten di Madura mempercepat penanganan kekeringan yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah.
“Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama pemerintah daerah setempat harus bergerak cepat memetakan kawasan yang paling rentan mengalami krisis air. Langkah nyata berupa penyediaan dan jaminan distribusi air bersih bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama saat ini,” ujar Harisandi, di Surabaya, Rabu (16/9/2026)
Harisandi mengatakan kesiapsiagaan pemerintah perlu ditingkatkan mengingat kekeringan menjadi persoalan berulang setiap musim kemarau, khususnya di wilayah Madura Raya yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep.
Berdasarkan data BPBD Jatim, sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga darurat hingga tanggap darurat kekeringan.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah penanganan yang terukur, terutama pada wilayah yang memiliki sebaran terdampak cukup luas.
Ia mencontohkan, Kabupaten Pamekasan yang mengalami dampak kekeringan terhadap ribuan kepala keluarga sehingga membutuhkan pasokan air bersih secara berkala.
Menurutnya, distribusi air harus mengacu pada pemetaan kebutuhan agar daerah dengan tingkat kerentanan paling tinggi memperoleh bantuan terlebih dahulu.
“Pemerintah tidak boleh menunggu kondisi semakin parah atau jatuh korban baru bertindak. Mitigasi terpadu harus berjalan sekarang demi menyelamatkan ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada pasokan air bersih darurat,” katanya.
Harisandi menekankan pengiriman air melalui tangki hanya menjadi solusi sementara. Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten perlu mempercepat pembangunan sumber air permanen, termasuk sumur bor dan optimalisasi Penampungan Air Tanah Sementara (PATS).
Ia juga meminta pemda menyusun pemetaan desa rawan kekeringan secara rinci, mencakup kebutuhan air, sumber alternatif, jalur distribusi, serta jumlah warga terdampak.
“Distribusi air harus berjalan, tetapi pada saat yang sama sumber air permanen juga harus disiapkan,”pungkas legislator asal fraksi PKS tersebut.
(Sonn/Rendra).
