Proyek siluman di jetis mojokerto? Baru seumur jagung, pelengsengan sudah ambrol,pekerja tanpa APD dan tanpa papan anggaran!

TNIPOLRINEWS.COM

MOJOKERTO Rabu 29 april 2026 Pemandangan memprihatinkan tersaji di Perum Griya Jetis Permai, Kecamatan Jetis.

Sebuah proyek pembangunan.
pelengsengan jembatan yang seharusnya menjadi penopang keselamatan warga justru memunculkan tanda tanya besar.

Proyek ini diduga kuat sebagai proyek siluman—tanpa papan informasi anggaran, tanpa kejelasan pelaksana, dan dikerjakan secara serampangan.

Dari pantauan di lokasi, para pekerja terlihat bekerja tanpa Alat Pelindung Diri (APD). Tidak ada helm proyek, tidak ada rompi keselamatan, bahkan sebagian bekerja di area rawan longsor di tepi sungai tanpa pengamanan memadai.

Kondisi ini jelas melanggar standar keselamatan kerja yang telah diatur pemerintah.
Yang lebih mengundang kemarahan warga, pelengsengan yang saat ini diperbaiki disebut-sebut merupakan bangunan yang belum genap satu tahun. Namun ironisnya, konstruksi tersebut sudah mengalami kerusakan hingga ambrol.

“Ini aneh, belum setahun sudah rusak. Kualitasnya dipertanyakan. Apa ini dikerjakan asal-asalan?” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Tidak adanya papan proyek semakin memperkuat dugaan bahwa pekerjaan ini tidak transparan.

Padahal, sesuai aturan, setiap proyek pemerintah wajib mencantumkan informasi seperti nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, serta waktu pengerjaan. Tanpa itu, publik berhak curiga apakah ada yang disembunyikan?

Kondisi di lapangan juga memperlihatkan metode kerja yang jauh dari standar operasional prosedur (SOP). Struktur batu terlihat tidak seragam, penahan tanah tampak seadanya, bahkan sebagian material hanya ditutup terpal seadanya di pinggir sungai.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar:
Apakah proyek ini benar-benar diawasi? Atau hanya formalitas yang berujung pemborosan anggaran rakyat?
Jika benar proyek ini dibiayai oleh uang negara, maka kualitas yang buruk dan cepat rusak bisa mengindikasikan dugaan kelalaian serius bahkan bukan tidak mungkin mengarah pada praktik penyimpangan.

Warga mendesak pihak terkait, mulai dari dinas teknis hingga aparat pengawas, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.

Jangan sampai proyek yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman baru bagi masyarakat.

Jika dibiarkan, ini bukan sekadar proyek gagal,ini potensi bahaya nyata yang menunggu korban.

(TH)