Sekda Supriyanto Bakal Panggil Dinas PUPR Lamsel Terkait Pembangunan Jembatan Ketapang
Lamsel, Tnipolrinews.com –
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyanto angkat bicara dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) profesional dalam melakukan pembangunan jembatan.
Mengingat, pekerjaan jembatan yang sedang berjalan ini merupkan kondisi tanggap darurat pihak rekanan harus benar – benar menjaga kualitas pekerjaan dan tahan lama, jangan sampai baru berapa bulan sudah hancur.
“Nanti saya komunikasikan sama Kadis PUPR ya, inikan masih proses pengerjaan, nanti bila ada hal yang kurang akan saya ingatkan, namanya masih proses pengerjaan,” tegas Supriyanto dihalaman kantor Bupati Lamsel, Selasa (28/4/2026).
Mantan komisaris BUMD PT Lampung Selatan Maju ini berharap pihak Dinas PUPR Lamsel harus tegas dan pengawasan pekerjaan ditingkatkan, bangunan yang dikerjakan pihak rekanan harus sesuai RAB dan ketentuan yang ada.
“Nanti apa yang tidak sesuai dengan berita akan kami ingatkan. Harapan saya tentunya itu (pekerjaan) berjalan dengan baik,” jelasnya.
Proyek penanganan tanggap darurat Jembatan SP Kelala di Dusun Sumber Mulya, Desa Sumur Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan diduga tidak sesuai dan tua sorotan publik.
Pasalnya, proyek yang dikerjakan CV Group Makmur Abadi yang didanai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 penggunaan material dan susuan pondasi terkesan asalan dan minim pengawasan Dinas PUPR Lamsel.
Berdasarkan pantauan tim media di lapangan pada Minggu (26/4/2026) lalu, pelaksana kegiatan diduga tidak transaparan terlihat diplang proyek tidak dicantumkan jumlah anggaran pekerjaan jembatan tersebut.
Kejanggalan terlihat dari pemasangan papan informasi proyek, aih-alih dipasang secara layak, papan tersebut hanya ditempel di batang pohon kelapa tanpa rangka penyangga, sehingga dinilai merusak tanaman dan tak sesuai standar penyampaian informasi publik.
Padahal keterbukaan informasi publik terkait anggaran merupakan bagian penting dalam menjamin transparansi penggunaan uang rakyat yang dikelola baik pemerintah maupun pihak ketiga, jangan sampai dana tidak sesuai dengan yang dikerjakan.
Tentunya, kondisi ini memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat sekitar terkait berapa besaran anggaran yang digelontorkan Pemerintah untuk sebuah jembatan serta akuntabilitas pelaksanaan proyek dipertanyakan.
Selain persoalan transparansi, pemadatan badan jalan sisi jembatan terlihat memggunakan tanah bercampur sampah akar pohon. Hal ini jelas lemahnya pengawasan konsultan dan Dinas PUPR Lamsel.
“Seharusnya proyek seperti ini diawasi ketat, karena menyangkut akses utama masyarakat. Kalau pengawasan lemah, kami khawatir hasilnya tidak maksimal, contoh kecil masa iya plang proyek ada tapi jumlah anggaran tidak ada tak ditegur sama pengawas dinas,” ujar salah satu warga saat melintas dilokasi.
Hal senada dikatakan warga lainnya. Menurut dia, pembangunan proyek dengan status tanggap darurat seharusnya mendapatkan perhatian ekstra, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun pengawasan, jangan sampai umur bangunan tidak lama.
“Status darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan standar. Justru harus lebih transparan dan diawasi ketat karena menggunakan uang rakyat, karena ini menyangkut keselamatan warga dan pengguna jalan,” tegasnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan terbuka serta meningkatkan pengawasan agar proyek tersebut tidak hanya selesai secara cepat, tetapi juga berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak rekanan, karena saat ditemui dilokasi Minggu (26/4/2026) tidak ada pekerja yang beraktifitas dilokasi. (Tim).
