WARGA GUNUNG ASEM KELUHKAN DEBU TRUK TAMBANG PASIR, DESAK PEMERINTAH TURUN TANGAN: KAMI INGIN HIDUP TENANG!

Cilegon, TNIPOLRINEWS.COM —

Aktivitas lalu lintas kendaraan angkutan tambang pasir yang melintasi kawasan permukiman warga di Lingkungan Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Banten, menuai keluhan masyarakat. Warga mengaku setiap hari harus menghadapi debu pekat yang ditimbulkan kendaraan pengangkut pasir.

Menindaklanjuti berbagai keluhan tersebut, gabungan awak media KopiTV.id, Tribuncakranews.com, dan BantenReformasi.com melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Senin (9/11/2026).

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, sejumlah kendaraan angkutan tambang pasir terlihat melintasi jalur permukiman yang menghubungkan kawasan Cilegon–Mancak. Antrean truk tampak di sepanjang jalur tersebut, sementara debu yang beterbangan akibat aktivitas kendaraan terlihat mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.

Salah seorang warga berinisial AB mengungkapkan, persoalan tersebut bukan baru terjadi. Menurutnya, masyarakat telah berulang kali menyampaikan keberatan, bahkan melakukan aksi protes terhadap penggunaan jalan permukiman sebagai jalur angkutan tambang pasir. Namun, warga merasa aspirasi mereka belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.

“Kami sangat resah, Pak. Sudah berulang kali kami komplain, bahkan demo untuk menolak jalan ini dilewati kendaraan tambang pasir. Tetapi aspirasi kami seolah tidak pernah didengarkan. Setiap hari rumah kami dipenuhi debu. Mau makan saja, nasi dan lauk yang kami hidangkan sering terkena debu pasir. Kami hanya ingin hidup tenang,” ungkap AB kepada awak media.

Keluhan serupa juga disampaikan sejumlah warga lainnya. Mereka menyoroti aktivitas angkutan dari beberapa usaha tambang pasir yang disebut beroperasi di kawasan Batu Kuda, di antaranya aktivitas yang dikaitkan dengan Haji Nara, PT Pamungkas Putra Keinara (PPK), PT Radja Cipta Mandiri (RCM), serta satu lokasi tambang yang disebut warga dikelola pihak bernama Sidul. Identitas dan status perizinan seluruh kegiatan tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai kompensasi dari aktivitas angkutan tambang, sejumlah warga membenarkan adanya pemberian dana kepada perwakilan empat RT. Mereka menyebut nilai yang diterima sekitar Rp70 ribu per kepala keluarga setiap bulan.

Namun, menurut warga, persoalan utama bukan semata-mata besaran uang kompensasi, melainkan dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap kesehatan, kenyamanan, dan kehidupan keluarga mereka.

“Bukan soal nominalnya, Pak. Tetapi dampaknya sangat tidak sebanding. Kesehatan anak, istri, dan keluarga kami ikut terancam. Kami setiap hari menghirup debu. Kami ingin lingkungan yang nyaman dan bisa menjalani kehidupan dengan tenang,” ujar sejumlah warga.

Masyarakat pun menyampaikan harapan kepada Wali Kota Cilegon, Gubernur Banten, hingga Presiden Republik Indonesia agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Warga meminta adanya evaluasi terhadap penggunaan jalan permukiman sebagai jalur angkutan tambang pasir.

Mereka juga menyatakan, apabila keluhan yang selama ini disampaikan tidak mendapatkan respons dan penyelesaian konkret, masyarakat tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kami memohon kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tolong dengarkan suara kami. Kondisi ekonomi masyarakat sudah sulit, jangan sampai kesehatan keluarga kami juga terus menjadi korban. Setiap hari kami menghirup debu untuk bernapas. Kalau aspirasi kami tetap tidak didengar, kami tidak sungkan melakukan aksi yang lebih besar,” tegas warga.

HAK WARGA ATAS LINGKUNGAN SEHAT PERLU MENJADI PERHATIAN

Keluhan masyarakat tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur larangan pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk ketentuan Pasal 69.

Selain itu, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 96, mengatur kewajiban pemegang izin usaha pertambangan untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk aspek pengelolaan lingkungan dan keselamatan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 juga menjadi salah satu landasan bagi instansi berwenang untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di kawasan yang dilalui kendaraan angkutan tambang.

Dengan demikian, keluhan warga perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan kualitas udara, evaluasi pengelolaan lingkungan, serta pengawasan terhadap aktivitas kendaraan angkutan tambang. Dugaan pencemaran tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan keluhan atau pengamatan visual, melainkan perlu didukung pemeriksaan dan pengujian oleh instansi berwenang.

DESAK PEMERINTAH DAN INSTANSI TERKAIT TURUN KE LAPANGAN

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan masyarakat pada 9 November 2026, redaksi mendorong sejumlah langkah konkret dari pemerintah dan instansi terkait.

1. Presiden Republik Indonesia, Gubernur Banten, dan Wali Kota Cilegon, diharapkan memberikan perhatian terhadap keluhan warga Gunung Asem, Kelurahan Lebakdenok, serta memastikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terlindungi.

2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten dan DLH Kota Cilegon, diminta melakukan pemeriksaan langsung, pengujian kualitas udara ambien, serta mengevaluasi dokumen lingkungan dan pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan dari kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan jalur tersebut.

3. Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan Satlantas Polres Cilegon, diharapkan mengevaluasi penggunaan jalur permukiman oleh kendaraan angkutan tambang, termasuk pengaturan antrean, keselamatan, jam operasional, dan dampaknya terhadap pengguna jalan.

4. Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Puskesmas Citangkil, diharapkan melakukan pemantauan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, lansia, dan warga yang setiap hari terpapar debu di lingkungan tempat tinggalnya.

5. Dinas ESDM Provinsi Banten, Camat Citangkil, serta Lurah Lebakdenok, diminta melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan, legalitas perizinan sesuai kewenangan, serta pengaturan kegiatan angkutan tambang yang melintasi kawasan permukiman.

6. Perusahaan dan pengelola tambang pasir di kawasan Batu Kuda, diharapkan memberikan penjelasan kepada masyarakat, melakukan pengendalian debu melalui penyiraman jalan secara berkala, memastikan muatan truk tertutup, mengatur antrean kendaraan, serta menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan dan tanggung jawab sosial sesuai ketentuan.

MENUNGGU KLARIFIKASI PERUSAHAAN DAN PEMERINTAH

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan dan pengelola tambang pasir yang disebutkan warga belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk pengelola tambang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, serta Pemerintah Kota Cilegon.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan penelusuran langsung awak media di lapangan pada 9 November 2026 dan keterangan sejumlah warga. Seluruh dugaan mengenai dampak lingkungan, aktivitas usaha, serta tanggung jawab pihak terkait masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan dan klarifikasi resmi.

Persoalan ini bukan sekadar tentang lalu lintas truk pengangkut pasir, melainkan menyangkut kenyamanan, keselamatan, dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang sehat.

Sebab, jalan yang dilalui kendaraan usaha bukan berarti hak masyarakat untuk menghirup udara bersih harus terabaikan.

(RED)